Jakarta, IndonesiaDiscover – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pada pengawasan intern yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus berorientasi hasil.
Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan BUMN dapat menghasilkan kegiatan yang berdampak positif bagi Indonesia di berbagai aspek.
“Tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya ke situ, orientasi hasil,” kata Presiden yang dikutip melalui siaran pers saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) Tahun 2023, di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023).
Presiden mengatakan, saat ini pemerintah tengah fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas, utamanya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan yang ada di badan usaha milik negara (BUMN) semuanya harus produktif.
“Kenapa saya juga sering cek ke lapangan turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu. Jika tidak diawasi, hati-hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyoroti laporan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang mengungkapkan adanya potensi 43 persen program yang tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik.
“Itu perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” tutur Kepala Negara.
Presiden memberikan contoh, anggaran untuk sejumlah program di suatu kabupaten seperti penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian yang justru 80 persennya hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas, sedangkan 20 persennya untuk kegiatan konkret.
“Bapak, Ibu sekalian inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN, APBD itu produktif,” tegas Jokowi.
Contoh lainnya, Kepala Negara menekankan pentingnya memprioritaskan anggaran perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di sejumlah daerah. Selain itu, Presiden melanjutkan, masalah tersebut perlu pendampingan dan pengawalan agar anggaran tersebut produktif.
“Kita tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari satu persen, mestinya itu dipriotitaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul,” tandas Presiden Jokowi.
Foto: BPMI Setpres
