InfoMalangRaya –
Pembangunan IKN Berjalan Sesuai Rencana
Progres pembangunan istana negara dan kawasan kantor presiden di IKN Nusantara masih sesuai rencana. PUPR optimistis HUT RI digelar di sana pada 2024.
Pada pertengahan Mei 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan bahwa progres pembangunan istana negara dan kawasan kantor presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah mencapai 12 persen. “Progresnya sejauh ini baik ya, sekitar 12 persen lebih,” kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga, Senin (15/5/2023).
Danis mengatakan, progres tersebut masih sesuai dengan rencana sehingga diperkirakan akan selesai dibangun tahun depan. Melihat progres pembangunan istana negara dan kantor presiden itu, Danis optimistis, tempat ini dapat menjadi lokasi upacara HUT ke-79 RI, pada 17 Agustus 2024.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo optimistis menargetkan, untuk pertama kalinya peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus akan digelar di IKN pada 2024. “Karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di IKN,” ujar Presiden Jokowi saat mengunjungi kawasan kompleks perumahan menteri kawasan IKN, Sepaku, pada Kamis (23/2/2023).
Pembangunan istana dan kantor presiden telah dimulai dengan nilai kontrak sebesar Rp1,56 triliun. Konstruksinya dilaksanakan oleh PT PP (Persero) Tbk-PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, KSO.
Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat sebanyak 17 negara meminati investasi di ibu kota negara Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim), per 7 Mei 2023. “Alhamdulillah indikasi baiknya terdapat sekitar 17 negara sudah masuk (minat) investasi di IKN,” ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi, dalam seminar daring “Pengembangan Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Tangguh, Net Zero dan Ekonomi Sirkuler” yang diikuti di Jakarta.
Ali mengatakan, OIKN sendiri hingga 7 Mei 2023 sudah menerima letter of intents (LoI) untuk investasi di IKN yakni lebih dari 200 perusahaan swasta, baik domestik maupun luar negeri, dan jumlah tersebut tentunya terus bertambah. OIKN pada 2024 berfokus pada pembangunan ekosistem lengkap di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.
Sedangkan pembangunan sub wilayah perencanaan 1A KIPP IKN memiliki total luas lahan 2.876 hektare dan area pengembangan 921 hektare. Tim Perencanaan IKN saat ini sudah menangani total 3.115 kaveling tanah, di mana untuk wilayah perencanaan (WP) KIPP terdapat 798 kaveling.
Adapun tipe-tipe kaveling di WP KIPP IKN diperuntukkan bagi sektor hunian sebanyak 257, pendidikan sebanyak 94 kaveling, kesehatan sebanyak 22 kaveling, serta perdagangan dan jasa sebanyak 165 kaveling. Kemudian, untuk perkantoran swasta sebanyak tiga kaveling, sarana prasarana umum sebanyak 116 kaveling, pemerintahan sebanyak 110 kaveling, pertahanan keamanan sebanyak 28 kaveling, dan transportasi tiga kaveling.
Sedangkan untuk WP IKN Barat dialokasikan 1.070 kaveling, kemudian WP IKN Timur 1 sebanyak 875 kaveling, dan WP IKN Timur 2 sebanyak 372 kaveling.
Sebelumnya, OIKN dan investor Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), yakni perusahaan Alserkal Group-Envirol menandatangani Non-Disclose Agreement (NDA) untuk sektor penanganan limbah di IKN Nusantara. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, hal ini adalah bukti bahwa minat investasi dari Timur Tengah mengalami kemajuan. Uni Emirat Arab adalah salah satu mitra dan saudara bagi Indonesia.
Alserkal Group-Envirol menandatangani NDA dengan OIKN dalam bidang pengelolaan limbah, terutama limbah fat, oil, and grease (FOG), sebagai dukungan untuk mewujudkan smart and green city di Nusantara. Sebagai informasi, IKN Nusantara membuka banyak peluang bagi investor, terutama pelaku usaha dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi dalam berbagai sektor.
Peluang investasi di IKN terbagi dalam tiga sektor. Pertama, kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) yang meliputi infrastruktur dasar, pengembangan energi, dan transportasi. Kedua, infrastruktur regional yang meliputi transportasi, seperti akses jalan tol IKN, kereta ekspres bandara, pengembangan pelabuhan Kariangau dan Semayang, serta bandara Sepinggan.
Ketiga, sektor industri dan klaster ekonomi yang meliputi kota cerdas dan digital hub, pendidikan abad ke-21, industri pertanian berkelanjutan, farmasi terintegrasi, ekowisata dan wisata kebugaran inklusif, industri kimia maju, industri terbarukan masa depan, serta energi rendah karbon. Adapun total anggaran pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp466 triliun hingga Rp488 triliun, di mana sekitar 20 persennya atau Rp88 triliun sampai Rp92,34 triliun digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk mempercepat masuknya investor di IKN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk merevisi Undang-Undang 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Adapun beberapa hal yang akan direvisi yakni terkait aturan pertanahan, pembiayaan, serta pendanaan.
Suharso mengatakan, revisi UU perlu dilakukan agar memudahkan investor berinvestasi di IKN Nusantara. “Isu tanah di dalam itu (UU IKN) yang diharapkan oleh Bappenas clean and clear. Berulang kali di dalam pertemuan antar K/L (kementerian/lembaga) saya tanyakan, tanah ini clean and clear enggak? Syaratnya kami begitu, supaya di tengah jalan enggak jadi masalah,” ujarnya.
Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari
