Jakarta, IndonesiaDiscover – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, menghadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Kerja P3PD, yang diselenggarakan di kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Jakarta, pada Jumat (19/5/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama, Ditjen Bina Adwil, Raziras Rahmadillah, selaku perwakilan PIU 1-D hadir untuk menyampaikan laporan terkait Top Up periode pertama sejumlah Rp13,1 miliar sudah masuk dalam DIPA Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan di PIU 1-D.
Ditjen Bina Adwil saat ini telah mengajukan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan lelang dan akan melanjutkan perencanaan kegiatan kick-off P3PD perdana pada 30 Mei 2023.
“Perkembangan kegiatan di Komponen 1-D sudah ditandatangani kontrak kerja terkait Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung, kurang pada proses pencairannya saja,” kata Raziras melalui keterangan tertulisnya Sabtu (20/5/2023).
Diketahui bahwa berdasarkan berdasarkan timeline Ditjen Bina Adwil, sudah berada pada posisi penyusunan modul-modul pelatihan.
Raziras mengharapkan, kegiatan pelelangan bisa mulai dilaksanakan secara beriringinan setelah pengerjaan modul pelatihan selesai dikerjakan.
Dalam hal pelelangan, Ditjen Bina Adwil sudah terpantau aktif di World Bank, hanya menunggu proses akhir Dokumen Nol dari World Bank.
Kegiatan rapat evaluasi dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Sesditjen Bina Pemerintahan Desa, Senior Advisor Program P3PD, PIU pada komponen 1, 2, dan 3, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
“Kami mohon petunjuk dan arahan dari Bapak Dirjen Bina Pemdes untuk dapat menindaklanjuti program ini,” kata Raziras.
Foto: Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
