Jakarta, IndonesiaDiscover – Wakil Ketua Majelis Permusywaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Yandri Susanto meminta kepada Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) untuk merumuskan dan meramu apa yang ditugaskan kepada lembaga itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana tetapi dipahami oleh masyarakat.
Sehingga Pancasila membumi bukan di awang-awang. Pancasila juga jangan sekadar dihapal tetapi harus diamalkan sehingga menjadi perilaku.
Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto saat menerima Delegasi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) di Komplek Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta kamis (4/5/2023)
BPIP bertemu Yandri Susanto untuk menyampaikan rencana mereka terkait Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni. Salah satu rangkaian acara yang akan digelar adalah mengadakan seminar nasional. “Kami mengundang Bapak untuk menjadi narasumber dalam seminar,” ujarnya. “Tema yang kami sampaikan adalah ‘Antispasi Ancaman Radikalisme Terhadap Persatuan Bangsa,’ tambahnya.
Mendapat undangan menjadi pembicara seminar, Yandri Susanto secara spontan mengucapkan siap datang dalam acara yang akan digelar di Jakarta itu. Kepada wartawan, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, “acara yang bagus.”
Meski demikian ditegaskan paling penting yang dilakukan oleh BPIP adalah implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Menurutnya lembaga itu jangan sampai berteori terlalu tinggi yang pada akhirnya tidak dipahami oleh masyarakat atau akar rumput.
Lembaga itu oleh Yandri Susanto juga diharap kerap melakukan kajian-kajian dan focus group discussion (FGD) secara rutin. Bagi wakil rakyat dari Dapil II Banten itu paling penting adalah bagaimana keberlanjutan dari program BPIP bisa disambut dan diterima oleh masyarakat.
Terkait tema seminar, pria asal Bengkulu itu menyebut radikalisme merupakan pekerjaan rumah kita, “pekerjaan rumah bangsa Indonesia,” paparnya. Masalah ini dikatakan harus diatasi secara serius. Bisa jadi masalah yang ada sering muncul sebab kita belum maksimal dalam mengatasi. “Persoalan rakyat yang belum kita carikan solusinya merupakan faktor terjadinya tindakan radikalisme,” ungkapnya. “Jadi masalah radikalisme perlu dikaji, apakah karena masalah ekonomi, pendidikan, dan lingkungan,” tambahnya.
“Dari kajian yang ada itulah Yandri Susanto berharap ada output yang bisa menjadi solusi yang tepat,” tutup Yandri Susanto.
Foto: Humas MPR RI
