Jakarta, IndonesiaDiscover – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Pedoman Asesmen Penerapan Faktor Environmental, Social, dan Governance atau ESG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah, menyebut pedoman asesmen ESG menjadi dasar pengawasan BPKP dalam kegiatan asesmen di triwulan II tahun 2023.
“Pedoman ini bertujuan untuk mendukung peningkatan value BUMN dengan mengintegrasikan ESG dan juga mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia,” kata Sally dalam siaran pers yang diterima Selasa (25/4/2023).
Sally menjelaskan, pedoman tersebut berisikan indikator-indikator lingkungan, sosial, tata kelola, dan ekonomi untuk memotret kualitas penerapan ESG di 33 BUMN.
Potret implementasi penerapan faktor-faktor ESG ini ditujukan untuk memberikan masukkan Area of Improvement (AoI) atas Sustainability Reporting (SR) BUMN dan selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
Asesmen ini diharapkan dapat mengakselerasi dukungan BUMN terhadap tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“BPKP juga mendorong BUMN untuk terus berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam mengintegrasikan ESG dalam keputusan yang diambil oleh organ perusahaan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko BUMN Nawal Nelly tak menampik jika pelaporan ESG di lingkungan BUMN masih dalam tahap formasi. Oleh karena itu, BUMN mendukung implementasi ESG secara berkesinambungan. “ESG penting dan prioritas BUMN di dalam menjalankan usaha-usaha BUMN,” ucapnya.
Vice President of Engagement Monash University Indonesia Grace Wangge menyatakan Pedoman Asesmen ESG yang diterbitkan ini sangat signifikan untuk mendorong penerapan ESG pada BUMN. Senada dengan pernyataan Grace Wangge, System Lead for Sustainable Finance at the ClimateWorks Centre John Vong menyatakan hal serupa. “Pedoman Asesmen ESG ini akan mengakselerasi perkembangan target dekarbonisasi Indonesia bagi seluruh BUMN”, ujarnya.
Diketahui, sejak tahun 2022, BPKP telah berkolaborasi dengan para ahli dari ClimateWorks Centre dalam pengembangan Pedoman Asesmen ESG tersebut. Dengan Monash University Indonesia dan ClimateWorks Centre.
Foto: Humas BPKP
