DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan 100 hari kerja pertama pemerintahan sebagai momentum perbaikan pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Politik dan Pemberantasan Korupsi, Kamis (23/1).
“Jadikan (100 hari kerja) ini sebagai sebuah momentum perbaikan. Kalau dilakukan, ini akan menjadi amal jariah yang luar biasa,” ujarnya.
Menurut Umam yang juga pengajar ilmu politik dan kajian internasional pada Universitas Paramadina, aparat penegak hukum saat ini harus betul-betul menjaga netralitas, independensi, dan profesionalitas. Ia mengatakan, kinerja pimpinan KPK, kejaksaan, dan Polri, harus betul-betul diawasi.
“Sehingga tidak menjadi instrumen kekuatan tertentu untuk menarget rival politik tertentu untuk melakukan mendisiplinkan barisan aliansi,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, pengajar pada Universitas Paramadina lainnya, yakni Hendri Satrio berpendapat bahwa pemerintahan Prabowo menggunakan pendekatan militer semenjak menjabat sebagai presiden.
Salah satu contoh teranyar yang tampak adalah keterlibatan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya dalam menyelesaikan kekisruhan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Tri/M-3)
