Kekhawatiran Geopolitik dan Percepatan Transisi Energi di Indonesia
Ketegangan geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah kembali menunjukkan pentingnya percepatan transisi energi di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya ancaman terhadap pasokan energi global, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi primer berbasis fosil.
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan beberapa langkah strategis dalam merespons dampak perang global terhadap ekonomi domestik, terutama terkait lonjakan harga minyak dan tekanan terhadap subsidi energi. Dalam diskusi bersama jurnalis senior, ia menyebutkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan berbagai skenario untuk menekan konsumsi energi nasional, termasuk opsi pengurangan mobilitas.
“Salah satu cara menghadapi krisis adalah dengan menurunkan konsumsi. Banyak negara sudah mulai menerapkan hal ini, misalnya dengan mengurangi hari kerja menjadi empat hari atau menerapkan work from home (WFH). Kita juga bisa melakukan hal serupa,” ujar Prabowo.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan energi melalui pembatasan kendaraan pribadi serta pengurangan pemborosan anggaran, khususnya di tingkat daerah.
Langkah Jangka Menengah dan Panjang
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa solusi jangka menengah dan panjang terletak pada percepatan transisi energi. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt dalam waktu maksimal dua tahun, serta penghentian bertahap pembangkit listrik berbasis diesel.
“Segera kita tidak akan menggunakan diesel untuk listrik. Itu akan menjadi penghematan besar,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong konversi besar-besaran kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik, yang disebut sebagai game changer bagi perekonomian nasional.
“Jika menggunakan listrik, biaya pengguna motor bisa turun hingga hanya 20% dari sebelumnya,” tambahnya.
Pemerintah juga mendorong adanya langkah-langkah penghematan energi seperti penerapan WFH.
Pandangan Institute for Essential Services Reform (IESR)
Di sisi lain, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa langkah-langkah penghematan energi hanya bersifat sementara, sementara solusi jangka panjang tetap terletak pada transformasi sistem energi nasional. IESR memandang, risiko gangguan pasokan energi global, termasuk potensi gangguan di Selat Hormuz pasca konflik Iran, harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.
CEO IESR, Fabby Tumiwa menilai kebijakan WFH dapat membantu mengurangi mobilitas komuter dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di perkotaan. Namun, kontribusinya terhadap total konsumsi energi nasional dinilai terbatas.
Hal ini karena konsumsi BBM tidak hanya berasal dari perjalanan kerja, tetapi juga dari sektor logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, serta aktivitas industri dan ekonomi non-perkantoran.
“WFH 1 hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM, dan krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan dan lebih tahan (resilient) terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik,” ujar Fabby.
Perlu Kebijakan Progresif
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memandang respons pemerintah terhadap krisis energi global masih perlu diperkuat dengan kebijakan yang lebih progresif dan tidak bergantung pada sektor berbasis ekstraktif. Menurutnya, krisis minyak seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi struktur ekonomi nasional, termasuk ketergantungan terhadap energi fosil dan kebijakan substitusinya.
“Krisis minyak karena konflik timur-tengah harusnya menjadi momen evaluasi struktur ekonomi,” ujar Bhima.
Ia mencontohkan, alih-alih hanya mengandalkan ekspansi biodiesel atau komoditas energi berbasis sumber daya alam, pemerintah dapat mendorong kebijakan yang langsung menekan konsumsi BBM, seperti insentif penggunaan transportasi publik.
Bhima merujuk pada pengalaman Spanyol pada 2022 saat krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina, di mana pemerintah menggratiskan transportasi publik untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi.
“Contohnya misalnya Spanyol tahun 2022. Saat krisis minyak karena adanya perang di Ukraina-Rusia, yang dilakukan pemerintahnya menggratiskan transportasi publik, terutama untuk pelanggan tetap. Tujuannya agar pengguna kendaraan pribadinya geser,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan berlebih pada sektor ekstraktif tidak akan memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.
“Sejarah itu mencatat kalau basis ekstraktif gak buat ekonomi tahan guncangan,” ujarnya.
Momentum Percepat Transisi Energi
Dalam jangka pendek, IESR mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi melalui pengawasan distribusi BBM, penghematan energi di sektor publik dan swasta, serta dukungan terhadap transportasi umum.
Namun, dalam horizon menengah hingga panjang, langkah yang lebih strategis menjadi kunci. Ini mencakup diversifikasi pasokan energi, percepatan substitusi impor, hingga pembangunan cadangan energi strategis nasional.
Tidak hanya itu, Fabby menekankan bahwa percepatan energi terbarukan, adopsi kendaraan listrik, serta peningkatan efisiensi energi harus menjadi prioritas utama. IESR menilai bahwa krisis energi global yang berulang menunjukkan kerentanan ekonomi domestik akibat ketergantungan tinggi pada energi fosil.
Karena itu, transisi energi tidak lagi sekadar isu lingkungan atau komitmen iklim, melainkan bagian dari strategi perlindungan ekonomi nasional termasuk menjaga stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat.
