Kamaruddin Azis Daeng Nuntung
Biasa disapa Denun. Pemerhati lingkungan, khususnya kawasan pesisir. Dia alumnus Fakultas Kehutanan Unhas dan SMAN 1 Makassar.
Perubahan yang Diwujudkan oleh Bupati Takalar
Dua kali pertemuan dengan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, awal tahun ini amat meyakinkan bagi penulis, bahwa ada seorang Bupati dengan pengalaman di perusahaan nasional hingga global tengah merancang agenda perubahan hakiki—sebuah daerah yang selama ini bergulat dengan rendahnya Indeks Pembangunan.
Arah yang dibawanya tidak biasa: lebih progresif, terukur, dan berorientasi pada percepatan. Slogan “Takalar Cepat” yang kerap ia gaungkan bukan sekadar jargon administratif, melainkan cerminan perubahan paradigma tata kelola. Bagi Daeng Manye, di tengah arus globalisasi, digitalisasi, dan kompetisi antarwilayah, kecepatan, inisiatif, dan kepemimpinan adaptif adalah kunci utama keberhasilan pembangunan.
Di situlah ia membaca tanda zaman—dan memilih untuk bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan.
Kesiapan Daerah dalam Menghadapi Tantangan
Dalam konteks otonomi, Pemda memegang peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan. Tidak hanya pelaksana kebijakan pusat. Dia aktor yang harus mampu bersaing dalam menarik investasi, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menciptakan inovasi.
Di sinilah relevansi Takalar Cepat menjadi sangat kuat: kecepatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Makna “cepat” mencakup berbagai aspek. Pertama, kecepatan dalam pengambilan keputusan, yang memungkinkan respons terhadap masalah publik dilakukan secara tepat waktu. Kedua, kecepatan dalam pelayanan publik, yang berdampak langsung pada kepuasan masyarakat. Ketiga, kecepatan dalam beradaptasi terhadap perubahan, terutama dalam menghadapi disrupsi teknologi dan dinamika ekonomi global. Daerah yang lambat akan tertinggal, sementara daerah yang cepat akan lebih kompetitif.
Penulis yang pernah bekerja di proyek Japan International Cooperation Agency antara 2008-2012, dengan lokus Takalar, percaya bahwa masih ada gap kapasitas hingga kini. Bahwa, arah dan percepatan pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah inersia birokrasi.
Inersia sistem birokrasi, yaitu terlalu hierarkis dan prosedural yang sering kali menghambat inovasi dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, aturan yang seharusnya menjadi panduan justru berubah menjadi penghalang. Praktik politisasi birokrasi dan lemahnya sistem merit berdampak pada menurunnya profesionalisme aparatur sipil negara.
Kapasitas antar daerah yang tidak merata juga menjadi tantangan signifikan. Ada yang mampu berinovasi dengan cepat, tetapi tidak sedikit tertinggal akibat keterbatasan SDM, kelemahan institusi – untuk beberapa alasan penulis lebih sering menyebutnya keaslian itikad birokrat hingga aparatur yang terendah, dan juga minimnya adopsi teknologi.
Fragmentasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah turut memperumit koordinasi, terutama dalam sektor strategis seperti pendidikan dan infrastruktur. Tapi apa yang perlu ditakuti jika inisiatif atau itikad baik datang dari kesadaran bersama untuk berubah? Lalu, muncul pertanyaan yang sering disederhanakan: mengapa banyak aparatur sipil terkesan kurang inisiatif?
Jawabannya tidak sesederhana “malas”. Masalah ini lebih bersifat sistemik. Pertama, kurangnya pemberdayaan. Banyak pegawai ‘kompeten’ tidak memiliki ruang untuk mengambil keputusan, sehingga cenderung pasif. Kedua, budaya organisasi kaku, menghindari risiko membuat pegawai enggan berinovasi. Ketiga, sistem insentif lemah—di mana kinerja dan inovasi tidak selalu dihargai secara proporsional—menurunkan motivasi. Keempat, kepemimpinan yang kurang inspiratif juga berkontribusi terhadap rendahnya inisiatif. Terakhir, persepsi ketidakadilan dalam sistem promosi dan penilaian kinerja dapat melemahkan semangat kerja.
Tentu itu gejala umum tapi kalau pamong atau mereka (termasuk anggota DPRD) yang mendapat mandat untuk membangun daerah, tentu tujuan utamanya: “siapa saya, apa yang bisa kuberikan untuk daerah”, bukan sebaliknya, kan?
Mengelola Tanggung Jawab dalam Pembangunan
Untuk konteks itu, penulis mengungkap konsep work engagement, bahwa keterlibatan pegawai sangat berkaitan dengan perilaku inovatif dan tanggung jawab aparatur. Pendekatan quick wins dalam reformasi birokrasi sebagaimana sering dianjurkan, menekankan pentingnya hasil cepat untuk membangun kepercayaan publik. Ada reward and punishment di situ. Secara eksplisit Daeng Manye menyebut ini saat Ekspose 1 Tahun Pemerintahannya dalam Buka Puasa bersama.
Lalu, konsep agile governance yang mendorong fleksibilitas dan respons cepat terhadap perubahan. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan: organisasi yang lambat akan kehilangan relevansi. Di sinilah titik temunya. Apakah aparatur kita di Takalar sudah sedemikian fleksibel? Tanggap perubahan?
“Takalar Cepat” dapat dipandang sebagai langkah strategis dan inovatif dalam kepemimpinan. Slogan ini berhasil merangkum visi besar dalam bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan mudah diinternalisasi.
Mesti Menjalar ke Bawah
“Takalar Cepat” bermakna ASN atau Pemda hadir, merespons, dan menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Mungkin sebagai pamong kita tak perlu masuk gorong-gorong tetapi responsif saat melihat situasi tak normal itu. Kata “cepat” juga menciptakan urgensi, mendorong aparatur bekerja lebih responsif. Kesederhanaannya justru menjadi kekuatan komunikasi kepemimpinan. Dia selaras reformasi birokrasi: percepatan layanan, digitalisasi, dan peningkatan kinerja. Ia bukan sekadar simbol, tetapi alat untuk mendorong perubahan budaya dalam sistem yang cenderung lambat.
Adapun pelajaran penting. Pertama, narasi kepemimpinan mampu membentuk budaya organisasi. Kedua, kecepatan adalah kapital baru pemerintahan modern. Ketiga, kepemimpinan memberi teladan agar tidak berhenti sebagai retorika. Keempat, perubahan budaya sering lebih menentukan daripada perubahan struktur.
Agar tidak sekadar jargon, perlu langkah konkret: menetapkan standar layanan yang terukur, memanfaatkan teknologi digital, serta memberi kewenangan lebih kepada aparatur. Sistem insentif harus mendukung kinerja dan inovasi. Transparansi dan akuntabilitas penting, melalui pemantauan kinerja terbuka dan umpan balik masyarakat. Budaya inovasi perlu didorong dengan ruang eksperimen dan toleransi risiko yang terukur. Pada akhirnya meski masih ada ungkapan “nipelei tanaberasaki aparatur berintegritas”, konsepsi “Takalar Cepat” adalah simbol urgensi transformasi birokrasi. Like or dislike.
Bagi seorang Daeng Manye, tantangannya bukan membuat slogan, tetapi menghidupkannya dalam praktik, menjalarkan dan menjulurkannya ke bawah, ke realitas. Jika konsisten ke bawah, ia bisa menjadi model inspiratif bagi pembangunan daerah lain di Indonesia.
