admin_indonesiadiscover Presiden Prabowo Subianto.(Antara) SEJUMLAH pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambangi Istana Negara, Jakarta, untuk menemui Presiden RI Prabowo Subianto, pada Senin (13/1/2025). Dari pantauan, beberapa pejabat tiba di istana, yakni Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum)
admin_indonesiadiscover Ilustrasi: Massa dari Gerakan Pemuda Bersatu Melawan Korupsi (GPBMK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (27/12/2024).(MI/Susanto) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kabar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
admin_indonesiadiscover IndonesiaDiscover - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kiri)(MI/Susanto) MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang siap membongkar dugaan korupsi dari petinggi negara. Pras mempersilahkan Hasto
admin_indonesiadiscover Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.(MI) PENYIDIK Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang pejabat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016. “Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan
admin_indonesiadiscover Wakil Ketua KPK Johanis Tanak .(Antara) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan data kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 2024. Hasilnya, kewajiban penyerahan berkas itu menurun. “Sampai dengan November 2024, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN
admin_indonesiadiscover ilustrasi(MI/Adam Dwi) PAKAR hukum dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Garnasih, menilai pejabat yang bohong saat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dapat disanksi tegas. Yenti mengatakan sejauh ini penyelenggara negara yang terlambat
admin_indonesiadiscover Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron(MI/Susanto) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pejabat yang memanipulasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Totalnya kini dalam penghitungan. “Kami masih menginput datanya dari teman-teman LHKPN,” kata Wakil Ketua KPK
