Topik DPR
Topik: DPR
Muhammadiyah Bersuara Kecam DPR yang Melawan MK
SEKRETARIS Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan rencana DPR mengesahkan RUU Pilkada sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, DPR seharusnya menjadi...
PP Muhammadiyah Sebut DPR Seharusnya Jadi Teladan dan Mematuhi UU
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku sulit memahami langkah dan keputusan DPR RI yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkapkan Sekretaris Umum PP...
Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Sebut DPR Khianati Konstitusi
DEWAN Guru Besar Universitas Indonesia menegaskan tengah terjadi krisis konstitusi di Indonesia akibat pembangkangan yang dilakukan DPR RI.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia,...
Rantis Kepolisian Siaga di DPR Antisipasi Demo RUU Pilkada
SEJUMLAH kendaraan taktis (rantis) dari kepolisian disiagakan guna mengantisipasi aksi protes terkait dengan rencana DPR RI menggelar rapat paripurna yang akan menyetujui pengesahan Rancangan...
Dibahas Besok, DPR Respons Putusan MK dengan Revisi UU Pilkada
ANGGOTA Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Firman Soebagyo membenarkan bahwa Revisi Undang-undang Pilkada akan dibahas Rabu (21/8) pukul 10.00 WIB.
Menurut Firman, dimulainya pembahasan revisi...
DPR Jangan Bersiasat Khianati Rakyat
PAKAR Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio meminta DPR untuk tidak bersiasat dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang RUU Pilkada.
"Jika DPR bersiasat itu berlaku...
Tidak Ada Ruang bagi DPR Memaksa Putusan MK Berlaku di 2029
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK tentang pilkada justru menyelamatkan demokrasi agar lebih kompetitif karena lebih banyak...
Masyarakat Sipil Ancam Biokot Pilkada jika DPR dan Pemerintah Abaikan Putusan...
SEJUMLAH akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menyerukan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK)...
DPR dan Pemerintah Mufakat Bentuk Panja Revisi UU Pilkada
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat membentuk panitia kerja yang beranggotakan 40 anggota dewan untuk menggodok revisi UU No. 10/2016 tentang Pilkada. Anggota...
Pakar Desak KPU Jangan Tiru DPR Jadi Pembangkang Konstitusi
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) jadi satu-satunya pihak yang dapat diharapkan untuk menegakkan kembali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah setelah DPR dan...