Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah hanya akan mempertimbangkan melampaui batas defisit anggaran 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam kondisi darurat. Ia menekankan komitmennya terhadap disiplin fiskal dan berpendapat bahwa Indonesia harus hidup sesuai kemampuan keuangannya.
Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg News di kediamannya, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah hanya akan menyetujui peningkatan sementara defisit di atas batas hukum tersebut jika harga minyak dunia tetap tinggi dalam jangka waktu lama akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Ia membandingkan situasi ini dengan masa pandemi Covid-19, ketika defisit anggaran Indonesia melebihi batas hukum selama dua tahun untuk mendukung belanja darurat.
“Batas defisit itu alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita,” ujar Prabowo dalam wawancara yang dikutip oleh media lokal pada hari Minggu (15/3/2026).
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana merevisi aturan tersebut kecuali terjadi keadaan darurat besar seperti pandemi. “Tapi saya berharap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit. Mungkin saya ini orang yang agak kuno,” ujarnya.
Indonesia telah membatasi defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB sejak awal 2000-an, setelah krisis finansial Asia mendorong pemerintah memperketat pengelolaan utang publik. Aturan tersebut sejak lama dipantau ketat oleh investor sebagai pilar disiplin fiskal negara.
Pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengemukakan opsi perubahan sementara batas defisit sebagai salah satu cara menghadapi lonjakan harga minyak tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memperingatkan defisit anggaran dapat melebar hingga 3,6 persen dari PDB jika harga minyak mentah rata-rata mencapai 92 dolar AS per barel tahun ini dan pemerintah tidak memangkas belanja. Dalam asumsi APBN saat ini, harga minyak diperkirakan sekitar 70 dolar AS per barel.
Tekanan terhadap aset keuangan Indonesia meningkat dalam beberapa waktu terakhir di tengah kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal sejak Prabowo menjabat presiden pada Oktober 2024. Tekanan tersebut semakin kuat tahun ini setelah lembaga pemeringkat Fitch Ratings dan Moody’s Ratings menurunkan prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif. Kedua lembaga itu menilai terjadi penurunan kepastian dan kredibilitas kebijakan ekonomi, meskipun pemerintah Indonesia membantah penilaian tersebut.
Prabowo sebelumnya menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sekitar 5 persen menjadi 8 persen sebelum masa jabatannya berakhir pada 2029. Target itu akan didorong melalui berbagai program besar pemerintah, termasuk pembangunan perumahan rakyat, penguatan koperasi desa, serta program makan gratis bagi puluhan juta pelajar dan kelompok masyarakat lainnya. Namun lonjakan harga minyak akibat krisis di Timur Tengah menimbulkan ketidakpastian terhadap upaya tersebut.
Indonesia masih bergantung pada impor untuk sebagian besar kebutuhan bahan bakarnya, sehingga kenaikan harga minyak meningkatkan beban impor, terutama ketika nilai tukar rupiah berada di dekat level terendah sepanjang sejarah. Di sisi lain, menaikkan harga bahan bakar bagi masyarakat bukan perkara mudah di negara dengan populasi terbesar keempat di dunia ini. Harga BBM bersubsidi selama bertahun-tahun dipandang sebagai bentuk hak ekonomi masyarakat sekaligus simbol kewajiban negara untuk membagikan manfaat sumber daya alam.
Pemerintah Prabowo juga berjanji tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi menjelang perayaan Idul Fitri tahun ini, ketika jutaan masyarakat melakukan perjalanan mudik. Diperkirakan lebih dari 100 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode tersebut. Dalam wawancara itu, Prabowo mengatakan pemerintah masih optimistis dapat menghindari kenaikan harga BBM, meskipun ia mengakui situasinya akan sangat sulit jika harga minyak dunia melampaui 120 dolar AS per barel dalam waktu lama.
Ia menyebut pemerintah tengah mencari cara untuk menekan konsumsi bahan bakar, termasuk mempertimbangkan penerapan empat hari kerja dalam sepekan serta memperbanyak rapat daring guna mengurangi mobilitas dan konsumsi energi. Prabowo juga menegaskan pemerintah tidak akan mengurangi program makan gratis yang menjadi salah satu program unggulannya. Ia menyebut program tersebut sebagai stimulus ekonomi dari tingkat akar rumput.
Program tersebut dirancang untuk menyediakan makanan bagi lebih dari 80 juta orang hampir setiap hari dan menyerap sekitar 11 persen dari anggaran pemerintah pusat tahun ini. Prabowo menyebut krisis yang melibatkan Iran sebagai “peringatan keras” yang mendorong percepatan transisi energi di Indonesia. Ia menargetkan penghapusan subsidi bahan bakar secara bertahap dalam tiga tahun ke depan dan menggantinya dengan pengembangan energi surya hingga 100 gigawatt.
“Saya bertekad menghapus subsidi BBM. Dalam jangka panjang kita tidak bisa bertahan dengan subsidi,” kata Prabowo. Menurutnya, Indonesia berada dalam posisi relatif lebih beruntung dibandingkan banyak negara lain karena memiliki sumber energi alternatif seperti minyak sawit dan batu bara yang masih relatif murah dan dapat menjamin ketahanan energi nasional. Selain itu, pemerintah juga berencana mempercepat pengembangan energi panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel.
“Kalau kita bisa melewati situasi ini, dalam dua tahun kita akan jauh lebih efisien. Kita tidak akan terlalu bergantung pada sumber energi dari luar,” ujar Prabowo. Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya disiplin fiskal, meskipun banyak negara lain tidak lagi mematuhi batas defisit anggaran secara ketat.
Prabowo mengatakan Indonesia pada awalnya meniru aturan Uni Eropa yang membatasi defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB. Namun saat ini banyak negara anggota blok tersebut tidak lagi mematuhi aturan tersebut. Bagi Prabowo, prinsip dasar pengelolaan keuangan negara tetap sederhana: tidak boleh membelanjakan lebih dari yang dimiliki.
“Jangan menghabiskan lebih dari yang kita peroleh. Itu dasar kehidupan untuk bisa bertahan,” kata Prabowo.
Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bijak di tengah mencuatnya wacana pelebaran defisit fiskal akibat tekanan ekonomi global. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, menilai wacana pelebaran defisit APBN di atas 3 persen berpotensi menjadi realistis, terutama jika berbagai asumsi makroekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBN tidak tercapai.
“Ya, secara otomatis akan tembus kalau asumsi makro di APBN meleset semua,” ujar Esther. Meski demikian, ia mengingatkan pelebaran defisit berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan melalui utang baru. Oleh karena itu, pengelolaan APBN perlu dilakukan secara lebih hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan fiskal pada masa mendatang.
“Takutnya ini digunakan untuk menambah utang. Jadi, lebih diutamakan pengelolaan anggaran APBN yang bijak agar punya dampak ekonomi yang positif,” katanya. Esther menilai pemerintah sebaiknya lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja negara. Program dengan kebutuhan anggaran besar dinilai dapat diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah dengan kebutuhan khusus. Ia juga menilai anggaran negara akan lebih efektif jika diarahkan pada kegiatan yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas, seperti mendorong ekspor dan sektor pariwisata.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguasaan teknologi dinilai penting untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. Indef menilai pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi mendorong defisit APBN melewati batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu karena asumsi nilai tukar dalam APBN berada di kisaran Rp 16.500 per dolar AS, sementara saat ini rupiah mendekati Rp 17.000 per dolar AS.
Menurut Esther, kondisi tersebut dapat membuat beban anggaran negara meningkat karena berbagai komponen belanja yang menggunakan denominasi dolar AS akan ikut membengkak. Kondisi itu juga dapat mengakibatkan ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan menjadi lebih terbatas. “Belum lagi harga minyak sekarang tembus 100 dolar AS per barel, berbeda jauh dari asumsi harga minyak di APBN 70 dolar AS per barel,” katanya. Meski demikian, Esther menilai pemerintah masih dapat mengantisipasi kondisi tersebut dengan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Pertama, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif, seperti program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Sementara itu, belanja yang bersifat konsumtif dinilai perlu dikurangi atau dihentikan agar anggaran lebih efisien. Kedua, pemerintah didorong memperluas peluang dari sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan devisa. Langkah itu dinilai penting mengingat kebutuhan dolar AS akan semakin besar, terutama untuk pembayaran cicilan utang luar negeri serta berbagai transaksi internasional. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat strategi hedging terhadap nilai tukar rupiah dalam setiap pembayaran yang menggunakan dolar AS. Dengan mekanisme tersebut, dampak pelemahan rupiah terhadap kewajiban pembayaran dalam mata uang asing dapat ditekan.
Di sisi lain, Esther juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya melalui pembangunan dan penambahan kilang minyak di dalam negeri agar minyak mentah yang dimiliki Indonesia dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal. Di samping itu, pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam sumber energi alternatif seperti tenaga air, surya, dan angin.
“Dorong investasi renewable energy agar Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada fossil energy karena Indonesia punya banyak alternatif energi terbarukan seperti air, surya, angin, dan lain-lain. Beri insentif lebih banyak,” katanya.
