Perubahan Strategis dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)
Pekan Olahraga Nasional (PON) yang sebelumnya mempertandingkan berbagai cabang olahraga, kini akan mengalami perubahan besar. Kebijakan ini diambil oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Tujuannya adalah agar cabor yang dipertandingkan di PON hanya mencakup cabang olahraga yang masuk dalam Olimpiade.
Keputusan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi olahraga prestasi nasional secara lebih terukur dan berjenjang. Dari level daerah hingga internasional, sistem pembinaan olahraga akan disesuaikan dengan standar global.
Erick Thohir menegaskan bahwa penyeragaman cabor PON dengan Olimpiade merupakan langkah penting. Namun, ia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini membutuhkan pembahasan matang karena akan berdampak luas terhadap ekosistem olahraga nasional, terutama bagi cabang olahraga non-Olimpiade.
“Tadi disampaikan bahwa ke depan PON hanya Olympic sport. Nah, kalau bicara ranah daerah dan pembinaan lainnya, bagaimana? Itu yang harus kita bahas bersama,” ujarnya.
Konsekuensi dan Solusi untuk Cabang Olahraga Non-Olimpiade
Kebijakan ini tentu akan membawa konsekuensi bagi cabang olahraga yang tidak dipertandingkan dalam Olimpiade. Untuk itu, pemerintah bersama KONI telah menyiapkan skema ajang pendamping agar pembinaan tetap berjalan dan atlet tidak kehilangan panggung kompetisi.
Setelah PON XXII 2028 di NTT-NTB yang difokuskan pada cabor Olimpiade, sejumlah event pendukung telah diproyeksikan, antara lain:
- PON Bela Diri 2025 di Kudus
- PON Pantai 2026 di Jakarta
- PON Indoor
- PON Remaja 2027
Selain itu, akan ada Pekan Olahraga Pendamping untuk cabang olahraga lainnya. Hal ini masih menjadi topik yang perlu dibahas lebih dalam.
Tim Khusus untuk Pembahasan PON dan Ajang Pendamping
Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penataan baru PON dan ajang pendamping, pemerintah dan KONI sepakat membentuk tim khusus. Tim ini akan berdiskusi untuk membuka berbagai persoalan pembinaan olahraga nasional yang selama ini menjadi hambatan.
“Kami akan membentuk tim untuk berdiskusi agar semua persoalan bisa dibuka dan kita mendapat solusi terbaik, termasuk soal PON,” tegas Erick Thohir.
Peran Sektor Swasta dalam Ekosistem Olahraga Nasional
Erick Thohir juga menekankan bahwa pembangunan ekosistem olahraga nasional tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Keterlibatan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci penting.
“Ekosistem olahraga tidak mungkin berjalan hanya dengan pendanaan pemerintah. Swasta dan stakeholder lain harus ikut terlibat,” katanya.
Kebijakan Strategis Lainnya
Selain itu, Kemenpora tengah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis, seperti:
- Revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)
- Perluasan beasiswa LPDP untuk atlet sejak jenjang SMA
- Kolaborasi lintas kementerian dalam pengelolaan sarana olahraga, termasuk stadion sepak bola
“KONI dan pemerintah harus bersatu, kita harus punya program bersama yang sejalan,” ujar Erick.
Menurutnya, sinkronisasi program ini penting sebagai fondasi olahraga nasional yang berkelanjutan, mulai dari PON, SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.
Status NTT dan NTB sebagai Tuan Rumah PON 2028
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa perubahan skema dan format PON yang lebih efisien tidak mengubah status NTT dan NTB sebagai tuan rumah PON XXII 2028.
“NTT dan NTB tetap menjadi tuan rumah PON 2028. Yang berubah adalah skema dan formatnya, disesuaikan dengan anggaran yang ada,” ujarnya.
Penyelenggaraan PON XXII akan mengedepankan optimalisasi dan renovasi venue yang sudah ada, tanpa membangun arena olahraga baru. Kebijakan ini diambil berdasarkan pengalaman sejumlah daerah yang menyisakan venue terbengkalai pasca-PON.
“Kita hanya merenovasi venue yang ada. Tidak ada pembangunan venue baru,” tegasnya.
Untuk cabang olahraga yang membutuhkan biaya besar dan infrastruktur khusus, seperti akuatik, pelaksanaannya akan dialihkan ke daerah yang telah memiliki fasilitas memadai, seperti Jakarta dan Jawa Barat.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, tidak boleh ada pembangunan arena baru yang justru membebani keuangan daerah,” tambah Melki.
Dengan skema baru ini, PON 2028 di NTT–NTB diharapkan tetap berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, tanpa mengurangi esensi pembinaan olahraga nasional.
“Intinya, saya dan Pak Gubernur NTB sudah melapor ke Bapak Presiden. Presiden Prabowo memastikan NTT dan NTB tetap menjadi tuan rumah PON 2028,” pungkasnya.
