Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan pemerintah soal pemberian diskon tarif tol. Padahal, katanya, berdasarkan prinsip-prinsip dalam perikatan bisnis jalan tol, seharusnya pelaku usaha jalan tol turut dilibatkan dalam setiap pembahasan kebijakan. Ini terutama berkaitan dengan dampak finansial dan mekanisme kompensasi jika insentif tersebut tidak ditanggung oleh anggaran pemerintah.
Kris menuturkan pemerintah meminta para pengusaha jalan tol untuk secara sukarela (voluntary) memberikan diskon tarif kepada masyarakat.
“Kami tidak dilibatkan dalam pemberian diskon tarif tol. Para pengusaha jalan tol diminta memberikan diskon tarif secara sukarela, sekaligus menanggung sendiri dampak keuangannya,” ujar Kris kepada Media Indonesia, Rabu (4/6).
Dia menyatakan, meskipun niat pemerintah untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat patut diapresiasi, kebijakan yang diambil sepihak itu tetap menimbulkan pertanyaan.
“Hal ini patut dipertanyakan dari sisi relevansi dan implikasinya,” ungkap Kris.
Ia menegaskan, jalan tol pada dasarnya merupakan infrastruktur alternatif. Artinya, pengguna jalan tol adalah masyarakat yang memiliki daya beli dan secara sadar memilih untuk menggunakan jalan tol setelah mempertimbangkan tarifnya. Maka, kelayakan jalan tol sebagai objek pemberian insentif masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat.
Yang lebih menjadi dilema, lanjut Kris, mekanisme yang digunakan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini. Sektor jalan tol tidak bisa dipisahkan dari model bisnis pengusahaan yang diatur melalui perjanjian resmi serta berbagai ketentuan tata kelola.
Dia menekankan kebijakan yang tidak melibatkan pemangku kepentingan utama, berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha dan menimbulkan ketidakpastian dalam investasi infrastruktur jalan tol.
Terpisah, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. bersama badan usaha jalan tol (BUJT) lain akan memberlakukan potongan tarif tol sebesar 20% selama 10 hari di ruas-ruas strategis Trans Jawa. Ini mencakup Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Layang MBZ, Tol Palimanan-Kanci, Tol Batang-Semarang, Tol Semarang Seksi ABC, Tol Surabaya-Gempol, Tol Gempol-Pandaan, dan Tol Pandaan-Malang.
Sedangkan, potongan tarif di Trans Sumatra mencakup Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) dan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT).
Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono menuturkan, stimulus potongan tarif 20% yang diterapkan selama sepuluh hari akan dibagi ke dalam tiga periode, yakni empat hari periode Libur Idul Adha atau pada 6-9 Juni 2025, tiga hari periode awal libur sekolah atau pada 27-29 Juni 2025, dan tiga hari periode akhir libur sekolah atau pada 11-13 Juli 2025.
“Total ruas jalan tol yang mendapatkan potongan tarif mencapai sepuluh ruas tol yang tersebar di wilayah Trans Jawa dan Trans Sumatra,” jelasnya. (E-3)
