Peran Teknologi dalam Meningkatkan Nilai Tambah Nikel Nasional
Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Bernadus Irmanto, menilai bahwa isu utama dalam meningkatkan nilai tambah nikel nasional tidak lagi berfokus pada tenaga kerja atau keterlibatan pengusaha lokal, tetapi lebih pada ketergantungan pada teknologi asing. Menurutnya, saat ini teknologi dari China masih mendominasi rantai industri nikel global, yang menjadi tantangan bagi posisi Indonesia.
Ia menyatakan bahwa diskusi tentang hilirisasi seringkali terjebak pada angka investasi dan penciptaan lapangan kerja. Padahal, esensi dari nilai tambah sebenarnya terletak pada penguasaan teknologi. Tanpa teknologi, kekayaan sumber daya alam (SDA) yang besar tidak otomatis menjelma menjadi kekuatan ekonomi.
Sebagian besar investasi nikel di Indonesia saat ini bergantung pada teknologi China. Realitas ini membuat posisi Indonesia berada pada titik dilematis. Di satu sisi, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Di sisi lain, teknologi pengolahan, yang menentukan nilai tambah tertinggi, masih berada di tangan pihak luar.
“Dan kalau kita lihat juga, mayoritas investasi nikel di Indonesia itu memang teknologi, secara teknologi memang dimiliki oleh China,” ujar Bernadus saat kegiatan Indonesia Weekend Miner di kawasan GBK, Jakarta, Sabtu (24/1/2026).
Menurutnya, yang harus dibicarakan adalah ketenagakerjaan, membuka peluang untuk para pebisnis lokal bisa berkontribusi. Cuman menurut saya yang harus disoroti dengan bijak itu adalah teknologi justru.
Dalam konteks INCO, Bernadus melihat cadangan nikel yang dimiliki perusahaan sebagai bargaining position (posisi tawar) strategis. Menurutnya, sumber daya tersebut seharusnya tidak hanya digunakan untuk menarik investasi hilirisasi, tetapi juga sebagai alat tawar untuk memperoleh akses teknologi.
Pengalaman Bernadus saat berdiskusi dengan pelaku pasar global di Eropa dan Amerika Utara memperkuat pandangan tersebut. Dalam berbagai forum internasional, pertanyaan yang kerap muncul adalah apakah Indonesia mampu memasok nikel dengan komponen China yang lebih kecil.
“Pertanyaannya selalu sama, apakah Indonesia bisa supply nikel dengan less Chinese component. Tapi realitanya, hampir semuanya pasti masih ada Chinese component,” ucapnya.
Ia memandang pendekatan pragmatis perlu diambil. Jika Indonesia ingin memperbesar komponen nasional dalam industri nikel, langkah minimal yang harus dilakukan adalah menguasai pabrik dan operasionalnya. Dengan begitu, Indonesia bisa mengeklaim bahwa produksi nikel berada di bawah kendali entitas nasional.
Namun, tantangan berikutnya muncul. Mengendalikan pabrik tanpa memahami teknologinya justru menciptakan risiko baru. “Bagaimana kita bisa mengontrol operasi kalau kita tidak tahu teknologinya?,” lanjut Bernadus.
Karena itu, ia mencatat bahwa isu akses teknologi harus menjadi syarat utama dalam setiap kerja sama, baik dalam skema joint venture (JV) alias perusahaan patungan maupun penandatanganan perjanjian investasi.
Vale, kata dia, berupaya memanfaatkan sumber daya dan kredibilitas perusahaan untuk membuka pintu transfer teknologi. Targetnya jelas. Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Indonesia setidaknya harus mampu mengontrol dan memelihara operasi industri nikel, meskipun belum sepenuhnya menguasai teknologi inti.
Selain itu, keberadaan riset dan pengembangan (research and development/R&D) harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proyek hilirisasi. Ia juga mengingatkan nikel bukan lagi komoditas netral.
Jika sebelumnya nikel bisa dinikmati semua negara untuk mendorong industrialisasi, kini posisinya telah berubah menjadi komoditas politik. Negara yang menguasai teknologi pengolahan akan memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan arah industri global.
Bernadus mengutip sebuah buku berjudul Mining is Dead, Long Live Geopolitics, yang menurutnya relevan dengan kondisi saat ini. Dalam konteks Indonesia, paradoksnya jelas. Negara ini memiliki sumber daya nikel terbesar di dunia dan pasar yang besar, tetapi belum memiliki teknologi sebagai penentu kekuatan.
Tanpa lompatan dalam penguasaan teknologi, hilirisasi nikel dikhawatirkan hanya akan berhenti pada produksi, bukan pada penguasaan nilai tambah tertinggi.
