Anggaran dan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatra
Pemerintah telah menyiapkan anggaran serta berbagai bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatra. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk dalam hal jaminan hidup bagi para korban.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyisihkan anggaran sebesar Rp60 triliun untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dana tersebut berasal dari penyisiran anggaran APBN 2026, serta pemanfaatan alokasi reprioritisasi 2026 dan anggaran infrastruktur kementerian/lembaga. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan dana Inpres Infrastruktur 2026 untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Yang buat bencana kan udah cukup, kami udah sisihkan Rp60 triliun,” ujar Purbaya saat ditemui oleh wartawan di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Dari data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), diketahui bahwa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi tersebut mencapai Rp51,8 triliun. Kebutuhan terbesar yaitu untuk Aceh senilai Rp25,41 triliun.
Kemenkeu juga telah menyiapkan beberapa pos anggaran untuk penanggulangan dampak bencana Sumatra. Misalnya, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp250 miliar pada 2026. Selain itu, ada cadangan bencana sebesar Rp5 triliun yang bisa digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di luar anggaran bencana, pemerintah juga merelaksasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) ke pemda di tiga provinsi tersebut. Anggaran TKD senilai Rp43,8 triliun pada 2026 akan disalurkan dari pusat ke daerah tanpa syarat salur. Pemda juga diberikan kemudahan dalam restrukturisasi pinjaman daerah ke pusat yang berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Covid-19, serta percepatan klaim asuransi BMN oleh K/L yang mengasuransikan.
Selain itu, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH senilai Rp250,4 miliar.
KEMENSOS MINTA ANGGARAN
Pada Selasa (23/12/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga bertemu dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas anggaran kebencanaan yang akan disalurkan lewat Kementerian Sosial pada 2026. Salah satu pembahasan yakni tentang pengajuan kenaikan dana jaminan hidup sesuai dengan bencana Sumatra.
Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial, menyebutkan bahwa pihaknya mengajukan agar jaminan hidup dinaikkan menjadi Rp15.000 per orang. Saat ini, jaminan hidup yang dianggarkan di APBN hanya Rp10.000 per orang.
“Ini untuk apa? Untuk membeli lauk pauk. Kalau Rp15.000 kali sebulan berapa itu nanti? Rp450.000 per bulannya,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (25/12/2025).
Jaminan hidup yang diajukan agar naik menjadi Rp15.000 per orang tersebut rencananya akan disalurkan setiap bulannya selama periode tiga bulan. Namun, ini belum final karena masih dalam perhitungan kebutuhan anggaran yang bakal ditetapkan seiring dengan penghitungan jumlah calon penerima bantuan oleh BNPB dan sejumlah kementerian/lembaga lain.
Selain itu, Kemensos juga menunggu hasil penghitungan akhir BNPB dan Kemenkes guna menetapkan kebutuhan untuk santunan serta isian rumah hunian tetap maupun hunian sementara.
Pemerintah, menurut Gus Ipul, akan menyalurkan santunan kepada ahli waris senilai Rp11 juta sampai dengan Rp15 juta bagi setiap orang yang wafat, serta Rp5 juta bagi yang mengalami luka-luka berat. Sementara itu, pemerintah akan memberikan Rp3 juta per keluarga untuk isian hunian tetap dan hunian sementara.
“Ini masih dalam pengajuan Kementerian Sosial untuk mendapatkan paling tidak nanti akomodasi dari Kementerian Keuangan guna anggaran tahun depan. Nanti datanya tunggal dari BNPB dan pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul.
