Fenomena Pembangkit Ketenagalistrikan Mandiri (Captive) yang Mengkhawatirkan
Pembangkit tenaga listrik mandiri atau captive semakin marak di Indonesia. Hal ini memperberat upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan. Mayoritas pembangkit captive masih menggunakan bahan bakar fosil, terutama batu bara.
The Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat bahwa kapasitas pembangkit captive meningkat drastis dari hanya 14 Gigawatt (GW) pada 2019 menjadi 33 GW pada 2024, atau naik lebih dari dua kali lipat. Mayoritas dari kapasitas tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Dominasi pembangkit captive berbahan bakar fosil akan terus berlanjut. Pada 2024, rencana proyek pembangkit captive berbahan bakar batu bara dan gas mencapai 17,4 GW. Dengan peningkatan ini, emisi dari pembangkit captive juga meningkat signifikan.
IESR menyebut bahwa pembangkit captive memberikan kontribusi besar terhadap emisi sektor ketenagalistrikan nasional. Pada 2024, emisi dari pembangkit listrik captive mencapai 131 metrik ton CO2 atau sekitar 37 persen dari total emisi sektor ketenagalistrikan. Tanpa intervensi dari pemerintah, diperkirakan emisi akan meningkat menjadi 166 metrik ton CO2 pada 2037.
Direktur Riset dan Inovasi IESR Raditya Wiranegara mengungkapkan empat jalur untuk menangani fenomena ini. Pertama, menghubungkan pembangkit tersebut ke jaringan PLN. Kedua, mendorong penggunaan bahan bakar gas alih-alih batu bara. Ketiga, mendorong penggunaan energi terbarukan. Keempat, memanfaatkan teknologi penangkapan karbon.
Raditya menilai opsi pertama memiliki potensi terbesar. “Grid connection itu memiliki potensi paling besar yang bisa dilakukan,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Kamis (19/2). Namun, jalan ini tidak mudah karena banyak pembangkit captive terletak jauh dari jaringan transmisi listrik PLN.
Energi Terbarukan sebagai Solusi Alternatif
Sementara itu, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dinilai sebagai salah satu solusi energi terbarukan yang masuk akal untuk diadopsi oleh pelaku industri. PLTS dapat dipasang di lubang bekas tambang batu bara. Namun, masalahnya adalah kapasitasnya bisa terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan pelaku industri.
Risiko yang Mengancam Daya Saing Produk Ekspor
IESR menyebut ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia rentan kehilangan akses pasar, mengalami penurunan daya saing, serta penurunan investasi. Hal ini terjadi seiring kebijakan hijau sejumlah negara dan perusahaan.
Uni Eropa, misalnya, akan mengenakan biaya karbon untuk produk beremisi tinggi melalui skema Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Ini berpotensi membuat harga jual sejumlah produk Indonesia kurang kompetitif karena memiliki intensitas emisi tinggi. Biaya karbon ini antara lain membayangi produk aluminium dan baja yang memiliki intensitas emisi 45,5-89,9%, lebih tinggi dibandingkan benchmark Uni Eropa.
Bila tidak ada upaya mengerem pembangunan PLTU, Indonesia juga berisiko tak mampu menepati janji penurunan emisi sesuai Perjanjian Paris. “Jika tidak dibatasi, pembangkit captive berbasis fosil dapat membuat Indonesia semakin bergantung pada energi kotor dan sangat sulit untuk beralih ke energi bersih dalam puluhan tahun ke depan,” kata Raditya.
Kebijakan Baru untuk Mendukung Transisi Energi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengevaluasi peraturan mengenai ketenagalistrikan. Salah satu tujuannya adalah mendorong transisi energi pembangkit captive.
Koordinator Ketenagalistrikan Hilirisasi dan Kawasan Ekonomi Kementerian ESDM Fadolly Ardin menjelaskan, sudah ada draf untuk kebijakan baru, namun pemerintah masih membuka pintu bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan.
Setidaknya terdapat tiga poin utama dalam kebijakan baru:
Skema afiliasi untuk Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS): “Kalau dulu captive atau IUPTLS itu harus satu entitas, nah nanti bisa berbeda entitas. Dengan terbukanya berbeda entitas ini kemungkinan besar akan menjadi opsi yang paling mudah yang akan diambil oleh industri-industri,” kata dia.
Pengaturan soal pengembangan PLTS captive: “Kami sedang buka opsi untuk kebijakan terhadap PLTS ini tidak hanya untuk atap, tapi juga floating, ground mounted untuk yang skemanya dilakukan oleh captive,” ucap dia.
Denda terhadap ketidakberhasilan pemenuhan bauran energi: “Dalam rencana kami, denda yang ke PLN dan non-PLN akan berbeda, tapi itu akan didenda,” ujarnya. Kebijakan denda ini untuk mendorong realisasi target bauran energi.
