Paradoks Ekonomi Indonesia: Likuiditas Melimpah, Investasi Tidak Produktif
Indonesia sedang menghadapi sebuah paradoks yang semakin sulit untuk diabaikan. Meskipun likuiditas dalam sistem perbankan sangat melimpah, investasi produktif terlihat stagnan dan tidak berkembang sesuai harapan. Dana ratusan triliun rupiah telah masuk ke sektor perbankan, tetapi dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, ekspansi industri, serta peningkatan ekspor masih terasa sangat minim. Pertumbuhan ekonomi tetap stabil di kisaran 5 persen, namun pertumbuhan ini terasa tumpul dan kurang berdampak signifikan.
Ini bukanlah soal kurangnya stimulus, melainkan akibat dari ketidakberdayaan struktur intermediasi keuangan. Indikator paling jujur bisa dilihat dari angka ICOR (Investment to Output Ratio) Indonesia yang bertahan di kisaran 6 hingga 6,5. Artinya, setiap tambahan satu unit output membutuhkan investasi yang jauh lebih besar dibanding negara-negara Asia lain yang berhasil mendorong industrialisasi cepat dengan ICOR antara 3,5 hingga 4,5. Dengan struktur seperti ini, menambah likuiditas hanya akan memperbesar penumpukan dana di sektor jangka pendek dan konsumsi, bukan menggerakkan mesin produksi.
Masalah Struktur Perbankan yang Terbatas
Masalah utama ada pada desain sistem perbankan Indonesia yang masih sangat bergantung pada perbankan tradisional. Sistem perbankan Indonesia kuat secara neraca, tetapi sempit secara fungsi. Bank-bank cenderung nyaman menyalurkan kredit konsumsi dan modal kerja jangka pendek, tetapi gagap ketika menghadapi pembiayaan industri, hilirisasi, ekspor, atau proyek berisiko tinggi yang membutuhkan struktur jangka panjang.
Regulasi juga memaksa bank beroperasi secara terfragmentasi. Pembiayaan di satu sisi, investasi dan advisory di sisi lain, pasar modal di entitas berbeda. Integrasi hanya mungkin dilakukan melalui banyak anak usaha yang mahal, lambat, dan tidak efisien. Inilah sebabnya kebijakan likuiditas besar, termasuk penempatan dana pemerintah, tidak pernah benar-benar menjadi game changer. Uang masuk ke bank, tetapi bank tidak memiliki ruang kelembagaan untuk mengubahnya menjadi investasi jangka panjang. Likuiditas akhirnya berputar-putar di sistem keuangan, bukan mengalir ke pabrik, kawasan industri, atau basis ekspor baru.
Universal Banking Terbatas sebagai Solusi
Universal Banking Terbatas bukan sekadar gagasan akademik yang mewah, melainkan kebutuhan struktural. Ini bukan liberalisasi perbankan ala sebelum krisis 2008, dan bukan pembiaran spekulasi. Universal Banking Terbatas justru memberi ruang terbatas dan terkendali agar bank tertentu dengan syarat modal, tata kelola, dan pengawasan ketat dapat berfungsi sebagai perantara investasi jangka panjang. Tanpa itu, Indonesia akan terus terjebak pada sistem perbankan yang likuid tetapi tidak produktif.
Namun, reformasi perbankan saja tidak cukup. Di saat yang sama, Danantara muncul sebagai kendaraan strategis negara. Masalahnya, ada risiko besar jika Danantara hanya berhenti sebagai holding kepemilikan. Kepemilikan pasif tidak menciptakan investasi baru. Neraca besar tidak otomatis menciptakan lapangan kerja. Jika Danantara hanya mengonsolidasikan saham BUMN tanpa menjadi katalis, dampaknya terhadap ekonomi riil akan minimal.
Peran Danantara sebagai Anchor Investor
Pengalaman global menunjukkan perbedaan yang jelas. Temasek dan Khazanah bukan sekadar pemilik aset, melainkan anchor investor dan akselerator. Mereka masuk di tahap awal, menanggung sebagian risiko, dan justru di situ menarik modal swasta dan asing dalam jumlah berlipat. Indonesia membutuhkan Danantara dengan peran seperti itu, bukan sekadar simbol kepemilikan negara.
Ketika Danantara diposisikan sebagai anchor dan perbankan diberi ruang Universal Banking Terbatas, arsitektur investasi berubah drastis. Ambil ilustrasi proyek industri manufaktur berorientasi ekspor senilai USD 1 miliar. Dalam struktur lama, proyek semacam ini sering tertahan karena pembiayaan lokal terfragmentasi dan risiko awal dianggap terlalu besar. Dalam struktur baru, Danantara masuk sekitar 15 persen atau USD 150 juta, bank universal terbatas menyusun pembiayaan jangka panjang sekitar USD 350 juta lengkap dengan lindung nilai, dan investor asing masuk sebesar USD 500 juta. Setiap USD 1 Danantara mampu menarik USD 3–4 FDI. Waktu financial close yang biasanya 24–36 bulan bisa dipangkas menjadi sekitar 12–18 bulan.
Dampak Makro dan Risiko yang Harus Diperhitungkan
Jika skema ini diterapkan pada sepuluh proyek industri strategis, total investasi yang tercipta mencapai sekitar USD 10 miliar, sementara komitmen Danantara hanya sekitar USD 1,5 miliar. Ini bukan ekspansi fiskal terselubung, melainkan pengungkit modal. Lebih penting lagi, investasi ini langsung berdampak pada tenaga kerja. Dengan asumsi konservatif, setiap Rp1 triliun investasi industri padat-menengah menciptakan sekitar 1.000–1.500 lapangan kerja langsung dan 3.000–4.000 lapangan kerja tidak langsung. Investasi sekitar Rp150 triliun berarti potensi 600.000 hingga lebih dari 800.000 lapangan kerja baru, berbasis industri dan ekspor, bukan konsumsi sesaat.
Dampak makronya signifikan. Pembiayaan jangka panjang yang lebih efisien menurunkan biaya modal, mempercepat realisasi proyek, dan meningkatkan produktivitas investasi. ICOR nasional berpeluang turun dari sekitar 6,2 ke kisaran 5 dalam beberapa tahun, bahkan mendekati 4,5 di sektor industri dan ekspor. Dengan ICOR yang lebih rendah, pertumbuhan ekonomi bisa naik tanpa harus terus-menerus menaikkan beban investasi dan tekanan fiskal.
Risiko tentu ada. Integrasi perbankan, investasi, dan kepemilikan negara meningkatkan kompleksitas dan potensi konflik kepentingan. Tetapi di sinilah logika kebijakan harus tegas: fleksibilitas hanya boleh dibayar dengan disiplin regulasi yang lebih keras. Larangan aktivitas spekulatif, pemisahan fungsi internal, persyaratan modal tambahan, dan kewenangan regulator untuk mencabut izin harus menjadi harga mutlak dari Universal Banking Terbatas.
Indonesia sedang berada di momen krusial. Likuiditas tersedia, Danantara dibentuk, dan kebutuhan investasi jangka panjang sangat besar. Jika ketiganya berjalan sendiri-sendiri, hasilnya akan datar. Jika disatukan melalui reformasi struktural perbankan, dampaknya bisa mengubah arah pertumbuhan.
Masalahnya sekarang sederhana dan menantang: Indonesia tidak kekurangan uang. Indonesia kekurangan keberanian untuk mengubah struktur yang selama ini membuat uang itu tidak pernah benar-benar bekerja.
