Kritik Jusuf Kalla terhadap Efektivitas Board of Peace dalam Meredam Konflik
Pandangan Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, tentang efektivitas Board of Peace (BoP) dalam meredam konflik antara Iran dan koalisi Amerika Serikat serta Israel memicu perdebatan di kalangan tokoh politik dan diplomat. JK menilai bahwa posisi Indonesia sebagai anggota BoP tidak boleh hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata. Ia menekankan pentingnya tindakan konkret dari organisasi tersebut untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung.
“Indonesia anggota dari Board of Peace untuk perdamaian di bawah Trump. Jadi harus ditagih (ke) Trump, untuk mengatasi kericuhan ini semua perang ini,” ujarnya dalam wawancara dengan Kompas TV, Minggu (8/3/2026).
Keanggotaan Indonesia di BoP: Simbol atau Mekanisme Nyata?
Bagi JK, keanggotaan Indonesia dalam forum internasional seperti BoP seharusnya tidak hanya menjadi formalitas. Ia menegaskan bahwa organisasi yang mengusung misi perdamaian harus mampu memainkan peran nyata dalam meredam konflik global. “Kalau tidak bisa ya buat apa Indonesia di anggota, kalau ini tidak bisa diatasi oleh Board of Peace itu.”
Menurut JK, Indonesia harus menggunakan posisinya untuk menekan forum tersebut agar benar-benar bekerja meredam konflik yang semakin memanas. Ia juga menilai Indonesia perlu menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap negara yang menjadi korban serangan. “Kita harus ada keberpihakan sebagai negara yang diserang, negara yang di teraniaya.”
Dampak Konflik Terhadap Diplomasi Indonesia
Konflik antara Iran, AS, dan Israel menjadi isu geopolitik paling sensitif di dunia saat ini. Selain berpotensi memperluas konflik di kawasan Timur Tengah, ketegangan tersebut juga berdampak pada stabilitas ekonomi global, terutama terkait jalur energi dan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, situasi ini memiliki implikasi strategis.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki hubungan historis dan diplomatik yang cukup kuat dengan banyak negara di kawasan Asia dan dunia Islam, termasuk Iran. Karena itu, posisi Indonesia dalam konflik tersebut tidak hanya dilihat sebagai sikap politik luar negeri, tetapi juga sebagai cerminan kepemimpinan moral di dunia Islam.
Keuntungan dan Risiko Menjadi Anggota BoP
Keanggotaan Indonesia di Board of Peace sebenarnya memiliki potensi strategis. Di satu sisi, forum tersebut dapat menjadi saluran diplomasi untuk menyuarakan kepentingan Indonesia dalam isu perdamaian global. Dengan duduk di dalamnya, Indonesia berpeluang mempengaruhi arah kebijakan atau inisiatif resolusi konflik internasional.
Namun di sisi lain, jika organisasi tersebut tidak mampu menghasilkan langkah konkret dalam meredakan konflik besar seperti perang yang melibatkan Iran, maka keberadaan Indonesia di dalamnya berisiko hanya menjadi simbol tanpa pengaruh nyata. Hal inilah yang menjadi dasar kritik keras JK.
Rekam Jejak JK sebagai Juru Damai
Pernyataan JK soal perdamaian bukan tanpa dasar. Selama karier politiknya, Jusuf Kalla dikenal sebagai salah satu tokoh Indonesia yang memiliki rekam jejak kuat dalam diplomasi konflik. Ia memainkan peran penting dalam tercapainya Perjanjian Helsinki 2005 yang mengakhiri konflik panjang di Aceh antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.
Selain itu, JK juga pernah terlibat dalam proses rekonsiliasi konflik di Poso serta berbagai upaya diplomasi informal di kawasan Asia. Rekam jejak tersebut membuat pandangannya mengenai efektivitas forum perdamaian internasional memiliki bobot dan pengalaman nyata.
Haruskah Indonesia Lebih Tegas?
Bagi JK, konflik internasional tidak boleh dibiarkan tanpa upaya diplomasi yang nyata. “Kalau tidak bisa diselesaikan melalui forum perdamaian, buat apa kita menjadi bagian dari itu.” “Artinya Indonesia harus menyuarakan sikap secara tegas,” ujar JK usai menggelar buka puasa dan salat tarawih bersama pengurus serta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di kediamannya di Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).
Ia kembali menegaskan bahwa secara moral Indonesia perlu berpihak kepada negara yang menjadi korban serangan. “Sebagai negara yang diserang dan teraniaya, kita harus punya sikap. Logikanya kita harus berpihak kepada negara yang diserang,” ujar JK.
Pemerintah Tangguhkan Pembahasan di BoP
Sementara saat ini, pemerintah menangguhkan pembahasan di BoP, dengan tujuan memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI). Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi bahwa seluruh pembahasan BoP saat ini dalam posisi on hold (ditangguhkan).
Fokus utama Jakarta kini beralih sepenuhnya pada langkah antisipatif menghadapi ledakan konflik di kawasan tersebut. “Fokus diplomasi kita saat ini adalah memastikan keselamatan WNI di wilayah terdampak serta menyiapkan langkah deeskalasi,” ujar Yvonne dalam press briefing di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Meski pembahasan teknis BoP ditangguhkan, Indonesia memastikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi garis terdepan kebijakan luar negeri. Pemerintah akan terus mencari celah diplomasi yang paling efektif di forum internasional untuk mendorong perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina.
Di tengah tarikan kepentingan global, Indonesia menegaskan posisinya sebagai honest broker atau penengah yang jujur. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Santo Darmosumarto, menyatakan bahwa netralitas Indonesia adalah amanat konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia.
“Indonesia memilih berperan sebagai penengah yang jujur, bukan sebagai aktor yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak,” tegas Santo.
Langkah Konkret Indonesia dalam Diplomasi
Sebagai bentuk nyata dari prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia telah melakukan tiga langkah konkret:
- Desakan Gencatan Senjata: Indonesia secara resmi meminta seluruh pihak menghentikan kekerasan sejak konflik pecah pada akhir Februari lalu.
- Diplomasi Maraton: Presiden Prabowo Subianto dan Menlu Sugiono telah melakukan komunikasi telepon intensif dengan pemimpin negara kunci seperti Iran, Arab Saudi, UEA, Qatar, hingga Yordania untuk mendorong dialog damai.
- Siaga Evakuasi WNI: Perlindungan warga negara menjadi prioritas mutlak. Kemlu terus memetakan langkah perlindungan lanjutan, termasuk skenario evakuasi jika situasi semakin memburuk.
“Kami terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di wilayah terdampak. Perlindungan WNI tetap menjadi prioritas utama kami saat ini,” pungkas Santo.
