IndonesiaDiscover –
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan mengeluarkan surat edaran terkait dana transfer ke daerah yang dipangkas. Itu bagian dari efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo.
“Saya akan mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah item apa saja yang dilakukan efisiensi dan caranya bagaimana,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (23/2).
Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat akan mengawasi efisiensi anggaran di tingkat daerah melalui sistem pemantauan khusus. Namun, Tito tidak merinci sistem yang digunakan untuk pengawasan tersebut.
“Pengelolaan APBD, di mata saya, masih banyak yang tidak efisien, yang dipikir hanya belanja aja. Perjalanan dinas yang nggak perlu yang sebenarnya bisa dilakukan dengan Zoom,” katanya.
Kendati ada pemangkasan anggaran, Tito menyatakan, pemerintah daerah tetap harus melaksanakan program kerja yang sudah dicanangkan serta mencapai target-target kerjanya.
Ia juga menyoroti adanya daerah yang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp 5 triliun, yang seharusnya dapat dimanfaatkan lebih baik untuk kepentingan masyarakat.
“Ada daerah yang memiliki SiLPA Rp 5 triliun, artinya anggaran itu tidak digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Selain efisiensi anggaran, Mantan Kapolri itu juga meminta pemerintah daerah untuk mempermudah perizinan bagi sektor swasta agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebelumnya, langkah efisiensi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan pemangkasan anggaran.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah pusat menetapkan pemotongan belanja negara sebesar Rp 306,6 triliun, yang diri dari pemangkasan anggaran kementerian/lembaga Rp 256,1 triliun, Efisiensi transfer ke daerah (TKD) Rp 50,5 triliun.
Khusus untuk pemangkasan anggaran di daerah dengan menargetkan enam pos TKD utama yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025. Pos-pos tersebut seperti Kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa. (H-4)
