Indonesiadiscover.com.CO.ID, JAKARTA — Di setiap fase krisis besar Dunia Islam, pertanyaan yang sama selalu relevan: mengapa umat yang memiliki sumber nilai yang sama—Al-Qur’an dan Sunnah—sering terpecah dalam konflik internal, sementara tantangan eksternal terus menguat? Kini pasca Taufanul Aqsa yang berlangsung 2 tahun (2023-2025) seiring dengan pengucilan Israel di Sidang Umum PBB dan momentum berdirinya BOP, membuat Israel ‘reborn’ menunjukkan taringnya yang didukung penuh AS menargetkan Iran, pertanyaan itupun muncul kembali.
Hari ini, ketika agresi Israel terhadap Palestina memasuki babak paling brutal dalam sejarah modern, dan dominasi geopolitik Amerika Serikat tetap menjadi penentu arah kawasan, fragmentasi internal Sunni–Syiah kembali menjadi batu sandungan. Padahal sejarah menunjukkan: hubungan keduanya tidak selalu permusuhan. Ia adalah kisah panjang konflik, rivalitas, tetapi juga kerja sama dan saling pengaruh. Memahami sejarah ini penting agar Dunia Islam tidak kembali terjebak dalam pola lama—yakni membiarkan perbedaan internal dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal.
Akar Sejarah: Politik Lebih Dahulu dari Teologi
Perpecahan Sunni–Syiah berawal dari persoalan politik pasca wafatnya Nabi Muhammad ﷺ: siapa yang berhak memimpin umat. Konflik politik ini kemudian berkembang menjadi sistem teologi dan hukum yang berbeda secara diamteral. Namun dalam sejarah klasik, konflik ini tidak selalu bersifat total. Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Seljuk dan Usmaniyah (kubu Sunni), serta Fatimiyah, hingga Safawiyah (kubu Syi’ah) memang mencatat rivalitas tajam. Tetapi pada saat yang sama, interaksi intelektual tetap terjadi. Ulama dari berbagai mazhab hidup berdampingan di kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Isfahan.
Bahkan dalam menghadapi Perang Salib, solidaritas umat Islam melampaui batas mazhab. Tokoh seperti Shalahuddin al-Ayyubi—yang Sunni—memerintah wilayah dengan populasi Syiah signifikan tanpa melakukan pembersihan sektarian. Fokusnya jelas: mengusir pasukan Salib dan merebut kembali Al-Quds. Pelajaran penting dari periode ini: ketika ancaman eksternal nyata, perbedaan internal dapat dikelola.
Era Modern: Kolonialisme dan Politik Pecah Belah
Memasuki abad ke-19 dan ke-20, kolonialisme Barat mengubah lanskap Dunia Islam. Kekhalifahan Utsmani runtuh. Nasionalisme Arab, Persia, dan Turki serta Melayu-Nusantara menggantikan identitas politik Islam universal. Di sinilah politik “divide and rule” bekerja efektif. Rivalitas Sunni–Syiah bukan lagi sekadar perbedaan fikih atau teologi, tetapi dipolitisasi sebagai alat kontrol geopolitik. Pembentukan negara Israel pada 1948 menambah dimensi baru. Palestina menjadi simbol ketidakadilan global terhadap umat Islam. Namun respons Dunia Islam tidak pernah benar-benar bersatu.
Kebangkitan Islam Politik: Ikhwan dan Revolusi Iran
Abad ke-20 juga menyaksikan lahirnya gerakan Islam politik modern. Pada 1928, Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Gerakan ini menyerukan kebangkitan Islam sebagai sistem sosial-politik yang utuh, bukan sekadar identitas spiritual. Pemikiran Ikhwan kemudian berkembang melalui tokoh seperti Sayyid Qutb, yang mengkritik keras sekularisme dan hegemoni Barat, dan mengingatkan umat Islam agar tidak terjerumus ke dalam ‘jahiliyah modern’ akibat dualisme Islam dan sekulerisme. Hangat dalam kemesraan ibadah mahdah, tapi dingin dan abai melihat tirani politik dan sosial ekonomi di sekelilingnya.
Menariknya, gagasan-gagasan ini tidak hanya memengaruhi dunia Sunni. Di Iran, sebelum Revolusi 1979, tokoh-tokoh revolusioner membaca dan menerjemahkan karya-karya Ikhwan. Ali Khamenei diketahui menerjemahkan tulisan Sayyid Qutb ke dalam bahasa Persia. Ini menunjukkan bahwa batas Sunni–Syiah dalam Islam politik modern tidak sepenuhnya kaku. Revolusi Iran 1979 di bawah Ruhollah Khomeini mengguncang dunia Islam. Untuk pertama kalinya dalam era modern, sebuah rezim pro-Barat digulingkan oleh gerakan berbasis ideologi Islam dan dipimpin oleh para ulama Syiah. Namun revolusi ini juga memicu kekhawatiran besar di negara-negara monarki Sunni. Iran dianggap bukan hanya ancaman ideologis, tetapi juga ancaman geopolitik.
Intrik Regional: Dari Rivalitas ke Perang Proksi
Sejak 1980-an dan 2000-an, rivalitas Sunni–Syiah memasuki fase baru: perang proksi. Perang Iran–Irak (1980–1988) menjadi simbol bagaimana konflik internal Muslim dimanfaatkan kekuatan global. Negara-negara Arab Teluk mendukung Irak, sementara Barat bermain di dua kaki demi menjaga keseimbangan kekuatan. Di satu sisi mendukung koalisi Arab yang berdiri di belakang Irak, di sisi lain menjual senjata kepada Iran melalui operasi Contra Iran Gate. Di Lebanon, dukungan Iran terhadap Hezbollah sejak 1982 memperkuat poros perlawanan terhadap Israel. Di Palestina, Iran juga mendukung Hamas—organisasi Sunni yang lahir dari rahim Ikhwan pada tahun 1987. Fakta ini memperlihatkan paradoks: secara geopolitik, kerja sama Sunni–Syiah terjadi ketika kepentingannya sama (melawan Israel). Namun secara regional, kecurigaan tetap mendominasi.
Konflik Suriah (2011-2024), Yaman (2011-kini), dan Irak (sejak 2003 penggulingan Saddam Husein) memperdalam jurang sektarian. Narasi identitas sering dipakai untuk membenarkan intervensi politik dan militer. Islam Politik dan Pengabaian Keadilan Sosial Di tengah persaingan ini, satu hal sering terlupakan: esensi Islam politik itu sendiri. Baik Ikhwan maupun Revolusi Iran sama-sama berangkat dari gagasan keadilan sosial, perlawanan terhadap tirani, dan pembelaan terhadap kaum tertindas (mustadh’afin). Namun dalam praktiknya, dinamika kekuasaan membuat nilai-nilai itu sering tereduksi menjadi perebutan pengaruh regional. Sementara itu, proyek Zionis—yang oleh banyak kalangan dipandang memiliki dimensi ekspansionis—bergerak dengan konsistensi strategis. Dukungan Amerika Serikat memperkuat posisi Israel secara militer, diplomatik, dan ekonomi. Ketika Dunia Islam sibuk dalam polarisasi, isu keadilan sosial-politik dalam Islam justru memudar.
Sejarah Kerja Sama: Peluang yang Terlupakan
Meski sejarah konflik lebih dominan dalam narasi publik, sejarah juga mencatat kerja sama:
Dukungan lintas mazhab terhadap perjuangan Palestina sejak 1948.
Kolaborasi intelektual lintas mazhab di Al-Azhar pada pertengahan abad ke-20 yang mengakui mazhab Ja’fari sebagai mazhab sah dalam Islam.
* Dukungan Iran terhadap kelompok Sunni Palestina.
Artinya, jembatan itu selalu ada—hanya sering dikalahkan oleh kepentingan politik jangka pendek dan proyek ambisi sektarian di kawasan.
Mengapa Sinergi Mendesak Hari Ini?
Dominasi geopolitik Israel dan Amerika tidak akan melemah hanya karena retorika emosional. Ia membutuhkan strategi kolektif seluruh kekuatan umat Islam. Sinergi tiga kekuatan besar Dunia Islam, yaitu:
1. Negara-negara Sunni mapan dengan semua turunan ormas binaannya (majelis taklim, halaqah ilmiah, ordo tarekat sufi, dan jaringan birokrat, intelektual dan ulamanya).
2. Gerakan Islam politik Sunni dengan semua turunan ormas binaannya, seperti di atas.
3. Poros Iran revolusioner dengan semua turunan faksi dan ormas binaannya, seperti di atas.
bukan berarti menyatukan ideologi, meleburkan perbedaan prinsip teologi, tetapi menyepakati agenda minimum bersama, yaitu: Perlindungan rakyat Palestina, Penolakan aneksasi wilayah manapun, Penguatan diplomasi kolektif di forum internasional, dan Rekonsiliasi sektarian berbasis keadilan, bukan dominasi sosial politik dan penyebaran mazhab. Tanpa itu, fragmentasi dunia Islam hanya akan memperpanjang ketergantungan kepada oligarki Zionis-Salibis global dan memperlemah posisi tawar Dunia Islam.
Belajar dari Sejarah
Sejarah klasik menunjukkan bahwa perbedaan mazhab tidak menghalangi solidaritas ketika ancaman eksternal nyata. Sejarah modern memperlihatkan bahwa politisasi isu-isu sektarian dapat menghancurkan potensi kolektif. Hari ini, pilihan ada di tangan ulama dan pemimpin Dunia Islam: melanjutkan rivalitas lama, atau membangun sinergi strategis berbasis keadilan. Jika tujuan Islam politik adalah menegakkan keadilan sosial dan membela yang tertindas, maka perpecahan internal yang melemahkan perjuangan Palestina justru bertentangan dengan cita-cita itu sendiri. Persatuan bukan utopia. Ia adalah kebutuhan strategis. Dan sejarah telah membuktikan: ketika umat Islam bersatu, peta kekuatan global pun berubah.
Sinergi yang solid di antara umat Islam di seluruh dunia — meskipun berbeda aliran teologi dan orientasi politik — merupakan kebutuhan strategis untuk menghadapi tantangan terbesar abad ini. Ketika dominasi ekspansionis Zionis dan kekuatan hegemonik dunia masih berlanjut, umat Islam tidak boleh membiarkan perbedaan internal menjadi pembenihan kekalahan kolektif. Persatuan bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi strategi nyata untuk mewujudkan keadilan dan memperjuangkan hak asasi bangsa Palestina serta menegakkan harkat dan martabat umat Islam di panggung dunia. Wallahu a’lam.
