Pemerintah Indonesia telah memastikan kondisi keuangan negara dalam keadaan stabil untuk menutupi kebutuhan belanja pemerintah pada awal tahun 2026. Hingga akhir 2025, dana kas yang tersedia mencapai sekitar Rp 399 triliun. Sebagian dari dana ini disimpan di Bank Indonesia (BI) sebagai persiapan untuk pengeluaran bulan Januari.
“Di akhir tahun ini, saya memiliki sekitar Rp 390-an triliun di luar sana, sebagian besar berada di bank sentral karena siap-siap untuk pengeluaran Januari,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers pada Rabu (31/12/2025).
Sebelumnya, pemerintah menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 276 triliun di perbankan. Dari jumlah tersebut, dana senilai Rp 75 triliun telah ditarik kembali. Penarikan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui percepatan belanja negara.
Namun, Purbaya mengakui bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap penyaluran kredit. Data dari BI menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan pada Oktober 2025 hanya mencapai 7,36% secara tahunan. Ia menjelaskan hal ini dipengaruhi oleh ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah dan bank sentral. Meski demikian, ia menegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter saat ini terus diperkuat. “Melalui sinkronisasi kebijakan dengan bank sentral, perbankan sekarang cukup likuiditasnya,” kata Purbaya.
Pemerintah sedang melakukan perubahan pola belanja negara. Jika selama ini realisasi belanja cenderung menumpuk di akhir tahun, mulai 2026 belanja akan dilakukan lebih cepat sejak awal tahun. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, memperkirakan bahwa percepatan belanja tersebut membutuhkan tambahan anggaran pada kuartal I-2026 sekitar Rp 100 triliun hingga Rp 190 triliun dibandingkan kuartal I-2025.
Sebagai perbandingan, pada kuartal I-2025 belanja negara tercatat sebesar Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari target APBN. Jika belanja kuartal I-2026 ditambah Rp 100 triliun, maka pemerintah perlu menyiapkan dana sekitar Rp 720 triliun atau 18,74% dari target belanja 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun.
“Belanja kuartal I-2026 ini dipengaruhi oleh puasa dan Lebaran yang jatuh seluruhnya di kuartal pertama, ditambah program insentif konsumsi pemerintah,” ujar David.
Di sisi lain, David menilai percepatan belanja berpotensi memperlebar defisit anggaran. Pasalnya, penerimaan negara umumnya baru mengalir signifikan pada kuartal II, sehingga pemerintah kemungkinan akan mengandalkan penerbitan surat utang untuk menutupi kebutuhan pembiayaan awal tahun.
Berkaca pada 2025, realisasi belanja pemerintah hingga akhir November tercatat sebesar Rp 2.911,8 triliun atau 80,4% dari target. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 86,2% dari total realisasi belanja 2024.
Meski belanja relatif melambat, Purbaya memberi sinyal bahwa defisit APBN 2025 berpotensi melebar dari outlook 2,78% terhadap produk domestik bruto (PDB) akibat penerimaan pajak yang tidak mencapai target. Namun, ia menegaskan bahwa defisit tetap dijaga di bawah batas maksimal 3% PDB sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.
