Bupati Pati Nonaktif Mengucapkan Maaf Usai Salat Idul Fitri Bersama Tahanan KPK
Bupati Pati nonaktif, Sudewo, mengucapkan permintaan maaf kepada warga Kabupaten Pati setelah menjalani salat Idul Fitri bersama tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya. Ibadah tersebut berlangsung di hall lantai tiga Gedung Juang, kawasan Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu, 21 Maret 2026.
“Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada warga Kabupaten Pati, mohon maaf lahir dan batin,” ujar Sudewo kepada awak media ketika hendak naik mobil tahanan usai salat. Ia menegaskan bahwa ia selalu berdoa agar pembangunan wilayah Pati dapat berkembang di segala bidang. Harapannya adalah kabupaten yang pernah ia pimpin itu semakin sejahtera.
Sudewo menjadi tersangka dalam kasus pemerasan pengisian jabatan calon perangkat desa di Kabupaten Pati. Ia diduga mengutip uang sebesar Rp 125-150 juta per orang yang ingin mendapatkan jabatan perangkat desa. Dugaan ini membuat KPK menduga politikus Partai Gerindra itu meraup dana hingga Rp 2,6 miliar.
Usai salat Id, Sudewo juga menyampaikan harapan agar ia segera melewati ujian dan beban yang sedang ia alami. Sebelum akhirnya ditangkap oleh KPK, Sudewo tidak asing bagi publik. Nama lengkapnya sempat “masyhur” karena beberapa kontroversi yang terjadi selama masa kepemimpinannya.
Kontroversi yang Menyebabkan Demonstrasi Warga
Salah satu kontroversi terbesar yang melibatkan Sudewo adalah saat ia menjadi sorotan setelah ratusan ribu warganya melakukan unjuk rasa di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2025. Warga mengeluhkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Sudewo menyatakan bahwa ia tidak gentar meskipun harus menghadapi gelombang demonstrasi besar yang menolak kebijakan tersebut. Kenaikan pajak ini dinilai membebani warga, terutama kalangan petani dan pelaku usaha kecil. Pemerintah Daerah Pati beralasan bahwa revisi tarif ini dilakukan sebagai penyesuaian setelah 14 tahun tanpa perubahan, demi meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan,” kata Sudewo dalam video tersebut. Bahkan, ia mempersilakan masyarakat untuk membawa 50 ribu massa dalam demonstrasi. “Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju.”
Upaya Pemakzulan yang Gagal
Sudewo nyaris dilengserkan lewat sidang pemakzulan pada Oktober 2025. Namun, upaya tersebut gagal karena mosi pemakzulan hanya mendapat dukungan satu dari tujuh fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati.
Pemakzulan digelar setelah DPRD Pati membentuk panitia khusus pada Agustus 2025. Pansus dibentuk menyusul gelombang protes terhadap berbagai kebijakan Sudewo. Selain itu, dugaan rasuah juga menjadi alasan bagi pansus hak angket untuk merekomendasikan memberhentikan sementara Sudewo dari jabatan Bupati Pati. Ia diduga terlibat korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau DJKA Kemenhub.
Namun, dugaan korupsi itu menjadi salah satu aduan warga yang menuntut dia dilengserkan. Meski begitu, pansus tidak mendalaminya karena perkara tersebut terjadi sebelum Sudewo menjabat Bupati Pati. Akhirnya, DPRD Pati memutuskan tidak memberhentikan Bupati Pati tersebut, tetapi hanya meminta perbaikan kinerja Sudewo.
Terjerat Dua Kasus Korupsi
Sudewo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 19 Januari 2026. Lembaga antirasuah menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
KPK juga menetapkan tiga kepala desa sebagai tersangka di kasus ini. Mereka diduga orang-orang kepercayaan Sudewo yang menjadi operator lapangan. Ketiganya ditengarai bertugas mengutip uang dari para kandidat perangkat desa.
Di sisi lain, KPK juga menetapkan Sudewo sebagai tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan. Penyidik menduga Sudewo memperoleh uang proyek itu saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa penetapan status tersangka dalam proyek rel kereta dilakukan bersamaan dengan pengumuman status tersangka Sudewo dalam kasus pemerasan terhadap perangkat desa.
Eka Yudha Saputra dan M Raihan Muzzakki berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
