KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan bakal melakukan pemeriksaan terhadap PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) pada awal Februari 2025. Itu dilakukan untuk mendapatkan jawaban dan keterangan perihal pagar laut yang membentang di Bekasi, Jawa Barat.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengungkapkan, pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang telah dilakukan di lapangan. “Pemeriksaan ini bertujuan untuk memverifikasi luas area pelanggaran dan menentukan potensi sanksi administrasi, termasuk denda,” ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (26/1).
Dia menambahkan, langkah pemeriksaan yang akan dilakukan merupakan wujud komitmen kementerian menjaga keberlanjutan ekosistem laut, melindungi nelayan dan masyarakat pesisir, serta memastikan pemanfaatan ruang laut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebelumnya, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengambil langkah terkait dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa izin oleh PT TRPN.
Pada 15 Januari 2025, KKP telah menyegel pagar laut dan reklamasi di Bekasi, Jawa Barat yang dilakukan PT TRPN lantaran tak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
“Kegiatan tersebut diketahui berdampak negatif terhadap ekosistem laut, mempersempit area penangkapan ikan, merugikan nelayan dan pembudidaya, serta mengganggu operasional PLTU Banten 03 dan PLTGU Muara Tawar Bekasi yang merupakan objek vital nasional,” kata Doni. (J-3)
