DPRD DKI Jakarta Mengapresiasi Realisasi APBD Tahun 2025
DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Menurut anggota dewan, realisasi tersebut mencerminkan keberpihakan anggaran kepada masyarakat sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai motor ekonomi nasional.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan kualitas belanja dan penguatan ketahanan fiskal menghadapi tantangan tahun anggaran berikutnya. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyatakan bahwa belanja daerah yang difokuskan pada sektor perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, transportasi publik, dan pengendalian inflasi menunjukkan arah kebijakan anggaran yang menyentuh kebutuhan dasar warga, khususnya kelompok rentan.
“Kami melihat realisasi subsidi dan bantuan sosial cukup tinggi. Ini menunjukkan APBD hadir dan berpihak kepada masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” ujar Khoirudin dalam pernyataannya.
Dari sisi ekonomi produktif, DPRD juga mengapresiasi capaian investasi DKI Jakarta sepanjang 2025 yang mencapai Rp 270,9 triliun dengan penyerapan hampir setengah juta tenaga kerja. Menurut Khoirudin, capaian tersebut menegaskan posisi strategis Jakarta sebagai penggerak utama perekonomian nasional.
“Investasi yang masuk ke Jakarta bukan hanya soal angka, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menjaga peran Jakarta sebagai motor ekonomi nasional,” tambahnya.
Namun, DPRD juga memberikan catatan evaluatif terkait realisasi belanja daerah yang belum sepenuhnya optimal, khususnya pada belanja modal. Khoirudin menekankan bahwa surplus anggaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak boleh dimaknai semata sebagai capaian positif apabila disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan program.
“Kualitas belanja ke depan harus lebih diperhatikan, bukan hanya tingkat serapannya. Jangan sampai surplus dan SiLPA muncul karena program tidak berjalan tepat waktu,” tegasnya.
Evaluasi Kebijakan Fiskal dan Tantangan Ke depan
DPRD juga menyoroti adanya kontraksi penerimaan pajak daerah meskipun secara umum masih berada dalam capaian yang baik. Khoirudin menilai bahwa kebijakan tax expenditure perlu dievaluasi secara mendalam agar insentif fiskal benar-benar memberikan dampak ekonomi yang terukur.
“Insentif pajak harus kita pastikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha, bukan sekadar keringanan tanpa dampak ekonomi yang jelas,” imbuhnya.
Lebih lanjut, DPRD menaruh perhatian pada tantangan fiskal tahun 2026 seiring berkurangnya transfer dari pemerintah pusat yang berpotensi menurunkan kapasitas APBD. Kondisi tersebut dinilai menuntut penguatan strategi ketahanan fiskal daerah.
“Kita harus memperkuat PAD, melakukan efisiensi belanja, dan mendorong inovasi pembiayaan yang tetap prudent agar pelayanan publik tetap terjaga,” kata Khoirudin.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Khoirudin menegaskan DPRD DKI Jakarta akan terus mengedepankan pola hubungan yang kolaboratif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “DPRD tidak berhadap-hadapan dengan Pemerintah Provinsi, tetapi menjadi mitra strategis agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berdampak bagi seluruh warga Jakarta,” paparnya.
Visi dan Strategi Pembangunan Jakarta
Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar konferensi pers terkait realisasi APBD DKI Jakarta Tahun 2025 di Balairung, Balai Kota Jakarta, pada Rabu (21/1/2026). Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat transparansi fiskal dan akuntabilitas publik.
Sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, serta menyejahterakan seluruh warganya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa arah kebijakan APBD difokuskan pada manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pelaksanaan program prioritas tahun 2025 dilaksanakan melalui empat aspek utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif.
“Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, alhamdulillah perekonomian DKI Jakarta tetap terjaga dengan baik, ditopang oleh inflasi yang terkendali, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, serta iklim investasi yang kondusif,” papar Pramono, mengawali sambutannya.
Ia menjelaskan, secara makro pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar 4,96 persen (year on year). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2025 menunjukkan optimisme yang tinggi, yakni sebesar 145,33. Sementara inflasi Jakarta pada Desember 2025 berada di angka 2,63 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.
“Serangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jakarta berada dalam kondisi yang solid dan stabil, serta menjadi penopang utama keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dan akan dijalankan di Jakarta,” tambahnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876 atau meningkat 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat permintaan domestik tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
“Seluruh kebijakan fiskal yang kami jalankan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kelompok menengah dan rentan, serta penguatan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan,” ungkap Pramono.
