Kepuasan Awal Gubernur NTT Melki–Johni Menunjukkan Hasil yang Positif
Pendekatan tatap muka dengan masyarakat menjadi salah satu kekuatan utama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, dalam diskusi publik yang digelar di Aula El Tari, Kupang, Jumat (20/2/2026). Survei yang dilakukan pada pertengahan Januari 2026 menunjukkan bahwa hasilnya relatif positif meskipun masih ada sejumlah isu yang perlu diperhatikan.
Data dan Metode Survei
Survei ini dilakukan secara langsung (tatap muka) dan tidak melalui media daring. Sampling frame menyasar masyarakat di seluruh wilayah NTT, dengan jumlah sampel terbanyak berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), disusul Kabupaten Kupang serta kabupaten/kota lainnya. Komposisi responden berimbang antara pria dan wanita, masing-masing 50 persen. Berdasarkan usia, responden terbagi sebagai berikut:
- Usia di bawah 17 tahun: 8,4 persen
- Usia 24–39 tahun: 35,9 persen
- Usia 40–55 tahun: 35,1 persen
- Usia di atas 56 tahun: 20,6 persen
Berdasarkan agama, mayoritas responden adalah umat Katolik (56,9 persen), diikuti Protestan (36,5 persen) dan Islam (6,6 persen). Sementara itu, responden terbanyak berasal dari suku Timor (20 persen) dan suku Manggarai (17,9 persen).
Prioritas Masalah yang Diangkat Masyarakat
Dalam penilaian kondisi umum Provinsi NTT, sektor prioritas yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah ekonomi dan kesejahteraan (40,1 persen), disusul infrastruktur dan layanan dasar (33,9 persen). Masalah utama yang diangkat masyarakat terkait ekonomi antara lain:
- Harga kebutuhan pokok mahal: 56,1 persen
- Sulit mencari lapangan pekerjaan: 12,8 persen
- Tingkat kemiskinan masih tinggi: 11,2 persen
Untuk sektor infrastruktur dan layanan dasar, masalah utama yang disoroti responden adalah jalan raya rusak atau tidak memadai (69,7 persen) serta air bersih yang belum menjangkau seluruh wilayah (11,1 persen).
Di bidang pendidikan, persoalan yang dinilai mendesak antara lain:
- Biaya pendidikan mahal: 40,0 persen
- Sarana dan prasarana rusak atau tidak mendukung: 17,9 persen
- Bantuan pendidikan seperti beasiswa atau BOS yang tidak tepat sasaran: 13,7 persen
Sementara di sektor kesehatan, masalah utama adalah fasilitas kesehatan yang tidak memadai (28,1 persen), biaya layanan kesehatan mahal (26,3 persen), dan kekurangan tenaga medis seperti dokter, perawat, dan bidan (22,8 persen).
Isu Sosial dan Keamanan
Dalam aspek sosial dan keamanan, responden menyoroti maraknya masyarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol) dan bank keliling (30,8 persen), tingkat kriminalitas tinggi (23,1 persen), serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan yang belum optimal (23,1 persen).
Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan Hukum
Masalah yang paling mendesak diperbaiki dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum adalah praktik korupsi atau pungli yang masih terjadi (40,9 persen), penegakan hukum yang dinilai tidak adil atau tebang pilih (27,3 persen), serta birokrasi yang lamban dan berbelit (22,7 persen).
Program Prioritas yang Perlu Diperbaiki
Responden menilai bahwa program prioritas yang paling penting dan mendesak untuk diperbaiki adalah Koperasi Merah Putih (52,4 persen) dan program Makan Bergizi Gratis (28,6 persen).
Persepsi Publik yang Relatif Positif
Meski ada sejumlah isu yang perlu diperhatikan, hasil survei menunjukkan persepsi publik yang relatif positif terhadap pemerintah daerah. Sebanyak 72,5 persen responden menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengerti permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sementara 75,4 persen responden yakin bahwa pemerintah memiliki solusi atas persoalan yang dihadapi warga.
Kesimpulan
Pangi Syarwi Chaniago menegaskan bahwa hasil survei ini menjadi gambaran awal sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi dalam memperkuat kebijakan dan program kerja ke depan. “Ini menjadi cermin awal. Modal sudah ada, tinggal bagaimana ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
