Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpandangan harus ada langkah pembersihan besar-besaran terhadap semua pihak yang terkait dan bersinggungan dengan mafia minyak dan gas (migas) di Pertamina, serta kementerian dan instansi terkait. Hal ini buntut dari terungkapnya kasus korupsi tata kelola minyak dan produk pada PT Pertamina, subholding, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2018-2023 yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.
“Tanpa operasi besar-besaran terhadap jaringan mafia migas, termasuk menyikat backingnya, mega korupsi Pertamina pasti terulang lagi,” ujarnya dikutip laman resmi UGM, Senin (3/3).
Fahmy menuding selama ini aparat penegak hukum sulit membongkar dan menangkap jaringan mafia migas lantaran memiliki dukungan yang kuat dari kalangan pejabat. Ia menyebut kasus korupsi Pertamina baru diekspos Kejaksaan Agung pada tahun ini. Padahal, periode waktu korupsi berlangsung antara periode 2018-2023.
“Seolah selama 2018-2023 mega korupsi tidak tersentuh sama sekali karena kesaktian backing dan tidak sakti lagi sejak awal 2025,” tuduh Fahmy.
Ekonom energi dari UGM itu kemudian meminta pemerintah untuk fokus pada upaya bersih-bersih di tubuh Pertamina. Hal ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat membeli bahan bakar minyak (BBM) dari perusahaan pelat merah itu. Pasalnya, jika terjadi migrasi pembelian BBM ke perusahaan migas swasta secara masif, negara akan dirugikan.
“Jika imigrasi konsumen ini meluas, tidak hanya merugikan Pertamina, tetapi juga akan terjadi pembengkakan beban pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari subsidi BBM. Perlu dilakukan segara pembersihan di Pertamina,” ucapnya.
Terpisah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait kasus korupsi tata kelola minyak dan produk Pertamina yang menyeret sejumlah pejabat tinggi perusahaan migas nasional itu.
“Saya Simon Aloysius Mantiri sebagai Dirut PT Pertamina menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” katanya di Jakarta.
Ia menyebut kasus rasuah itu memukul citra perusahaan pelat merah tersebut. Simon kemudian menyambut baik langkah hukum yang dilakukan Kejagung untuk menguak korupsi yang menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018-2023.
“Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua. Menyedihkan juga bagi kami. Kami juga sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan Kejagung atas dugan pelanggaran hukum yang dialkukan anak usaha,” ucapnya.
Pihaknya mengaku akan mendukung upaya Kejagung dengan membantu mengenai data yang dibutuhkan atau keterangan tambahan agar proses hukum tersebut dapat berjalan lancar. (E-3)
