Gagasan Penempatan Polri di Bawah Kementerian Muncul Kembali dalam Diskusi Reformasi Kepolisian
Dalam rangka mempercepat reformasi kepolisian, wacana penempatan Polri di bawah kementerian kembali muncul sebagai topik utama dalam diskursus yang sedang berlangsung. Hal ini terjadi, baik di lingkungan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto maupun di kalangan tokoh-tokoh yang peduli dengan isu keamanan dan hukum.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa ada berbagai pandangan mengenai posisi kelembagaan Polri dalam sistem ketatanegaraan. Beberapa anggota tim menilai struktur saat ini sudah tepat, sementara sebagian lainnya mengusulkan agar Polri dinaungi oleh kementerian, mirip dengan TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan.
“Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komisi akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden. Pada akhirnya, keputusan berada di tangan Presiden dan DPR, karena struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri diatur oleh undang-undang,” kata Yusril dalam siaran pers, Rabu (21/1/2026).
Pembahasan Awal di Komisi Percepatan Reformasi Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih berada pada tahap pembahasan awal melalui rapat-rapat pleno. Dalam proses tersebut, komisi juga telah mendengarkan paparan dari Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri. Tim tersebut fokus pada pembenahan administratif dan penyesuaian berbagai peraturan internal di tubuh Polri.
“Pembahasan mencakup aspek administrasi, kepangkatan, karier, serta peningkatan pelayanan Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk pendekatan hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Yusril.
Rentan Intervensi Politik
Wacana penempatan Polri di bawah kementerian mendapat sorotan dari berbagai pihak. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, menilai bahwa penempatan Polri langsung di bawah Presiden justru merupakan posisi paling ideal untuk menjaga independensi institusi kepolisian.
Menurut Anam, apabila Polri dinaungi oleh kementerian, potensi intervensi politik justru akan semakin besar. “Kedudukan kepolisian itu di bawah presiden, itu paling baik, apalagi salah satu background diskursus soal ini adalah intervensi politik. Intervensi politik dan sebagainya,” kata Anam.
Anam menilai bahwa kementerian merupakan bagian dari struktur politik yang secara inheren lebih rentan terhadap dinamika kekuasaan. Dengan demikian, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berisiko menggerus independensi aparat penegak hukum tersebut.
Perbedaan Karakter antara TNI dan Polri
Ia juga menegaskan bahwa kelembagaan Polri tidak bisa disamakan dengan TNI. Perbedaan karakter, fungsi, dan prinsip dasar kerja membuat kedua institusi itu tidak dapat dibandingkan secara langsung.
“Kelembagaan polisi sama TNI ya saya kira tidak bisa diperbandingkan karena karakternya berbeda. Prinsip dasarnya berbeda bahkan di dunia internasional juga berbeda. Tata aturan civil dan militer itu berbeda,” ujar dia.
Risiko Polri di Bawah Presiden
Di sisi lain, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden juga tidak sepenuhnya bebas dari risiko. “Polri di bawah Presiden langsung ternyata juga berpotensi dijadikan alat kekuasaan Presiden. Makanya perlu ada pembatasan-pembatasan secara struktur kelembagaan maupun melalui lembaga kontrol dan pengawasan yang kuat,” kata Bambang.
Bambang menyebutkan perlunya kajian ulang terkait keberadaan lembaga setingkat kementerian sebagai mitra Polri dalam mengelola sektor keamanan. Salah satu alternatif yang diusulkan adalah pembentukan kementerian keamanan yang berperan sebagai partner Polri dalam penyusunan anggaran dan kebijakan keamanan.
Bukan Wacana Baru
Wacana penempatan Polri di bawah kementerian sejatinya bukan hal baru. Gagasan serupa pernah mencuat pada akhir 2024 setelah pelaksanaan Pilkada Serentak. Saat itu, PDI Perjuangan secara terbuka meminta agar institusi Polri dikembalikan ke bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menyusul hasil Pilkada Serentak 2024 di sejumlah wilayah, di mana PDI-P merasa kekalahan mereka di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian atau “parcok” (partai coklat).
