Pertumbuhan ekonomi dan kondisi sektor jasa keuangan Indonesia pada 2024 terjaga dengan baik serta memiliki kinerja yang positif. Itu merupakan pencapaian di tengah ketidakpastian dunia yang berlangsung, bahkan hingga saat ini. Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 di Jakarta, Selasa (11/2)
“Perekonomian dan sektor jasa keuangan Indonesia menunjukkan resiliensi dan tetap tumbuh baik,” kata Mahendra Siregar.
Pada 2024, perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,03% secara tahunan (year on year/yoy). Itu diikuti dengan kinerja sektor jasa keuangan yang positif, didukung dengan fondasi permodalan solid, likuiditas yang mencukupi, dan profil risiko yang terkelola dengan baik.
Dari aspek intermediasi, kata Mahendra, perbankan telah menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp7.827 triliun, tumbuh double digit sesuai target dan mencapai 10,39% dengan disertai risiko kredit yang terjaga. Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan tumbuh 6,92% menjadi Rp503,43 triliun. Di sisi lain, intermediasi non-konvensional seperti outstanding pembiayaan pinjaman dalam jaringan atau pinjaman daring, fintech peer-to-peer lending tercatat Rp77,02 triliun, tumbuh 29,14%.
Pembiayaan produk buy now pay later (BNPL) yang dilakukan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan masing-masing tercatat Rp22,12 triliun dan Rp6,82 triliun, atau tumbuh masing-masing Rp43,76 dan Rp37,6%. Sementara industri pergadaian tercatat sebesar Rp88,05 triliun, atau tumbuh Rp26,9%.
Selain itu, penghimpunan dana di pasar modal berhasil melampaui target di atas Rp200 triliun mencapai Rp259,24 triliun dari Rp199 penawaran umum yang secara nominal didominasi oleh penawaran umum sektor keuangan sebesar 36%.
Di sisi permintaan, jumlah investor pasar modal tumbuh 6 kali lipat dalam 5 tahun terakhir menjadi Rp14,87 juta investor per akhir Desember 2024. “Indikator likuiditas berada di atas threshold dengan solvabilitas industri jasa keuangan terpantau solid,” kata Mahendra.
“Bahkan untuk sektor perbankan yang mencatat capital adequacy ratio (CAR) Rp26,69% bisa dikatakan tertinggi di antara negara-negara kawasan,” tambahnya.
Kondisi itu menurutnya, merupakan modalitas bagi sektor jasa keuangan untuk tetap berdaya tahan dalam menghadapi kerentanan dan guncangan eksternal.
“Dukungan sinergi yang baik dengan kementerian dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan LPS sebagai lembaga-lembaga otoritas keuangan dalam KSSK serta industri jasa keuangan secara keseluruhan telah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian itu,” pungkas Mahendra. (Z-11)
