DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diproyeksikan bakal melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun ini. Defisit APBN 2025 itu akan terjadi jika pemerintah berkukuh untuk melaksanakan sejumlah program unggulan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“CELIOS sudah menyampaikan ketika program makan bergizi gratis direncanakan. Kita sampaikan saat itu, bahwa jika pemerintah memaksa untuk melakukan implementasi program MBG secara penuh (100%), rasio defisit anggaran terhadap PDB bisa lebih dari 3%,” ujar Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, Jumat (14/3).
Sejatinya peluang defisit anggaran menyentuh 3% sudah terbuka ketika pemerintah mendorong sisi belanja secara kuat di saat pendapatan negara tengah terseok-seok. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir kinerja pendapatan negara sudah memiliki kecenderungan penurunan.
Situasi itu dinilai bertolak belakang dengan ambisi Presiden Prabowo yang menginginkan eksekusi program unggulannya secepat mungkin. “Belum lagi masih ada pembangunan era Jokowi yang ingin dilanjutkan di era Prabowo. Fiskal kita tidak sebagus yang dibayangkan Prabowo,” terang Huda.
Dia juga menyayangkan adanya langkah realokasi anggaran belanja negara ke pos yang sampai saat ini belum dijelaskan oleh pemerintah. Padahal dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan stimulus kepada perekonomian.
“Terlebih di saat daya beli masyarakat melemah. Anggaran dari pemerintah bisa mendongkrak konsumsi rumah tangga untuk menjadi stimulus seperti bantuan sosial ataupun bantuan lainnya,” jelas Huda.
“Jika kekuatan APBN berkurang, ya stimulus ekonomi juga akan terhambat. Dampaknya dapat menyasar kepada konsumsi rumah tangga,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Analis Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menyatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bakal mengurangi kontribusi APBN terhadap perekonomian nasional. Kendati ada efisiensi, defisit anggaran justru berpotensi melebar.
Hal itu, imbuh Reyhan, menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas dan pengelolaan kebijakan fiskal ke depan.0″Salah satu yang menjadi kekhawatiran adalah jatuh tempo utang yang tinggi bukan hanya tahun ini, melainkan lima tahun ke depan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga semakin terbatas untuk memberikan dampak ekonomi secara langsung,” kata Reyhan.
Berkaitan dengan hal itu, lanjutnya, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan agar ekonomi tidak semakin buruk. Pertama, independensi bank sentral perlu dijaga agar tidak mengurangi kepercayaan investor.
BI, kata Reyhan, tetap perlu sesuai dengan mandatnya saat ini agar sesuai dengan kemampuan serta objektifnya. Kedua, norma defisit APBN sebesar 3% dan utang sebesar 60% terhadap PDB tidak boleh diubah tanpa ada penjelasan dan komunikasi kebijakan yang baik.
“Kedua poin tersebut perlu benar-benar menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” pungkasnya. (H-3)
