Update Pencairan THR TPG 100 Persen dan Gaji 13 untuk Guru ASN
Pada hari ini, Senin 29 Desember 2025, terjadi aktivitas perkantoran dan bank pasca libur serta cuti bersama Natal 2025. Dalam rangka mendukung pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi guru aparatur sipil negara di daerah, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan keputusan yang menetapkan perubahan rincian dana alokasi umum tahun anggaran 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah ditetapkan oleh Menteri Purbaya pada tanggal 22 Desember 2025. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menganggarkan dan merealisasikan pembayaran komponen THR dan gaji ketiga belas guru ASN daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jika pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan seluruh pembayaran tersebut pada tahun 2025, maka mereka wajib menganggarkan kembali dan merealisasikan pembayaran tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, pemerintah daerah juga wajib melaporkan realisasi pembayaran komponen THR dan gaji ketiga belas guru ASN daerah kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 30 Juni 2026.
TPG 100 persen dan gaji 13 diberikan kepada guru ASN bersertifikasi yang tidak menerima tunjangan kinerja atau TPP dari daerah. Untuk mengetahui daftar daerah yang mendapatkan tambahan anggaran THR dan Gaji 13, Anda dapat mengakses informasi lebih lanjut melalui tautan yang tersedia.
Proses Pencairan THR TPG 100 Persen dan Gaji 13
Proses pencairan THR TPG 100 persen dan gaji 13 terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:
Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja terkait yang membutuhkan dana mengajukan permintaan pencairan. Pengajuan ini harus disertai dokumen pendukung yang lengkap, seperti surat permintaan pembayaran (SPP), bukti tagihan, dan laporan realisasi kegiatan (jika diperlukan untuk pencairan tahap berikutnya, seperti pada DAK Fisik atau Dana Desa).Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atau pejabat terkait di unit kerja akan memverifikasi dokumen pengajuan. Setelah diverifikasi, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD).Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
BUD, yang mengelola RKUD, akan memeriksa keabsahan SPM. Jika semua persyaratan terpenuhi, BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai perintah kepada bank (Bank Pembangunan Daerah atau bank umum yang ditunjuk) untuk melakukan pemindahbukuan dana dari RKUD ke rekening penerima (rekanan, pegawai, atau kas unit kerja).Pencairan/Pemindahbukuan
Bank melaksanakan perintah dalam SP2D dengan mentransfer dana ke rekening yang dituju. Pada titik ini, dana DAU secara efektif telah dicairkan dari RKUD untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan.
Realisasi Pencairan THR dan Gaji 13
Berikut update terbaru pencairan THR TPG 100 persen dan Gaji 13 hingga pukul 11.00 WIB:
- Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh): Anggaran 404,47 M – Realisasi 0
- Sumatera Utara: Anggaran 645,59 M – Realisasi 0
- Sumatera Selatan: Anggaran 462,52 M – Realisasi 0
- Sumatera Barat: Anggaran 354,91 M – Realisasi 0
- Bengkulu: Anggaran 159,91 M – Realisasi 0
- Riau: Anggaran 5,64 M – Realisasi 0
- Kepulauan Riau: –
- Jambi: Anggaran 129,81 M – Realisasi 0
- Lampung: Anggaran 395,03 M – Realisasi 0
- Bangka Belitung: –
- Kalimantan Barat: Anggaran 148,58 M – Realisasi 0
- Kalimantan Timur: Anggaran 33,07 M – Realisasi 0
- Kalimantan Selatan: Anggaran 12,00 M – Realisasi 0
- Kalimantan Tengah: Anggaran 32,09 M – Realisasi 0
- Kalimantan Utara: Anggaran 2,44 M – Realisasi 0
- Banten: Anggaran 90,35 M – Realisasi 0
- DKI Jakarta: –
- Jawa Barat: Anggaran 456,17 M – Realisasi 0
- Jawa Tengah: Anggaran 1.209,82 M – Realisasi 0
- Daerah Istimewa Yogyakarta: Anggaran 124,98 M – Realisasi 0
- Jawa Timur: Anggaran 1.092,69 M – Realisasi 0
- Bali: Anggaran 49,87 M – Realisasi 0
- Nusa Tenggara Timur: Anggaran 80,46 M – Realisasi 0
- Nusa Tenggara Barat: Anggaran 316,11 M – Realisasi 0
- Gorontalo: Anggaran 91,93 M – Realisasi 0
- Sulawesi Barat: Anggaran 107,04 M – Realisasi 0
- Sulawesi Tengah: Anggaran 245,14 M – Realisasi 0
- Sulawesi Utara: Anggaran 158,88 M – Realisasi 0
- Sulawesi Tenggara: Anggaran 270,87 M – Realisasi 0
- Sulawesi Selatan: Anggaran 486,52 M – Realisasi 0
- Maluku Utara: Anggaran 46,12 M – Realisasi 0
- Maluku: Anggaran 31,10 M – Realisasi 0
- Papua Barat: Anggaran 9,16 M – Realisasi 0
- Papua: Anggaran 9,61 M – Realisasi 0
- Papua Tengah: Anggaran 2,15 M – Realisasi 0
- Papua Pegunungan: Anggaran 1,79 M – Realisasi 0
- Papua Selatan: –
- Papua Barat Daya: –
Hingga pukul 12.00 WIB belum ada realisasi pencairan di seluruh Indonesia.
