Bank Indonesia Buka Opsi Debt Switching untuk APBN 2026
Bank Indonesia (BI) sedang mempertimbangkan opsi untuk melanjutkan kebijakan debt switching atau penukaran tenor surat utang pemerintah, yang bertujuan untuk memperpanjang nafas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan fiskal yang terus berkembang.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan dalam pengambilan keputusan BI terkait kebijakan moneter. Ia juga menolak kemungkinan kembalinya skema burden sharing, yaitu pembagian beban pembiayaan antara pemerintah dan bank sentral.
Purbaya menekankan bahwa kondisi fiskal saat ini jauh lebih kuat dibandingkan masa pandemi Covid-19. Pada masa itu, pemerintah dan BI menggunakan skema burden sharing, termasuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan bunga 0%. Namun, sekarang ia menyatakan bahwa pemerintah mampu menerbitkan obligasi sendiri tanpa perlu intervensi BI.
“Tidak, bank sentral itu independen. Saya cukup kaya, saya bisa menerbitkan obligasi sendiri untuk stabilitas pasar,” ujarnya dalam Indonesia Economic Summit 2026.
Skema Debt Switching Terbuka Lebar
Sebelumnya, BI telah membuka peluang untuk kembali melakukan debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral sedang menyusun program moneter secara komprehensif, termasuk menghitung kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar.
Dalam skema tersebut, pembelian SBN di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersama dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Perry menjelaskan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, yang merupakan praktik sinergi antara BI dan Kementerian Keuangan.
“Debt switching bisa menjadi bagian dari pembelian SBN,” katanya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu.
Apa Itu Debt Switching?
Debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang sudah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang lebih panjang. Tujuannya adalah untuk menstabilkan profil jatuh tempo pemerintah dan mengurangi risiko penumpukan utang yang jatuh tempo.
Perry menekankan bahwa langkah ini tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter pro-pertumbuhan. Ia juga mengatakan bahwa sudah ada komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.
Namun, Perry belum memberikan detail tentang volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Ia meminta semua pihak bersabar hingga adanya pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter.
Saran Ekonom: Debt Switching Sebagai Alat Manajemen Risiko
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI), Josua Pardede, menilai bahwa opsi debt switching merupakan langkah rasional di tengah kondisi fiskal yang tidak stabil. Ia menyoroti defisit APBN 2025 yang mencapai Rp695,1 triliun dan keseimbangan primer yang masih negatif.
“Dalam kondisi seperti ini, debt switching bisa membantu mengurangi risiko penumpukan jatuh tempo dan menstabilkan kebutuhan kas pemerintah,” jelasnya.
Namun, Josua mengingatkan bahwa debt switching bukanlah solusi akhir. Mekanisme ini hanya mengubah jadwal pembayaran utang, bukan menghapus utang. Ia menyarankan agar pemerintah dan BI tidak terlalu agresif dalam menerapkannya.
“Jika pasar membaca ini sebagai sinyal ketergantungan pada bank sentral, dampaknya bisa menjadi bumerang berupa kenaikan premi risiko,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa transparansi dan disiplin kebijakan sangat penting agar yield SBN tetap kompetitif. Pemerintah dan BI perlu menetapkan batas dan tujuan yang terukur agar tidak terjadi kesalahpahaman di pasar.
