Oleh: Ahmad Soleh Sofyan, M.I.Kom, pemerhati komunikasi publik
Jakarta, Indonesia
Banjir kembali mengguyur Jakarta dan sejumlah kota penyangga. Selain curah hujan yang tinggi, buruknya sistem drainase dan tata ruang menjadi faktor utama. Selain itu, muka tanah yang semakin menyusut akibat eksploitasi air tanah yang tidak terkendali juga turut berkontribusi.
Bencana kembali melanda Ibu Kota. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan wilayah sekitarnya sejak Kamis (22/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026) menyebabkan lumpuhnya sebagian wilayah Ibu Kota. Banjir dengan ketinggian bervariasi merendam permukiman warga dan puluhan ruas jalan utama di Jakarta.
Akibatnya, akses lalu lintas di beberapa wilayah terganggu. Salah satu titik vital yang terkena dampak adalah Jalan Daan Mogot, yang merupakan jalan arteri penghubung Jakarta-Tangerang. Kemacetan parah terjadi sejak pagi hingga dini hari.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa hingga Minggu (25/1/2026), terdapat 20 kelurahan di enam kecamatan di Jakarta yang terdampak banjir. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa masih terdapat lebih dari 1.600 jiwa yang mengungsi akibat banjir di Jakarta per Minggu (25/1/2026). Warga yang mengungsi tersebar di daerah Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.
Respons Berbeda
Namun, ada yang berbeda dengan respons publik terhadap banjir yang kembali mengusik Jakarta. Kali ini, masyarakat terkesan tidak lagi bersuara keras atau menghujani pemerintah daerah dengan kritik. Meski masih ada kritik, namun tidak sekuat biasanya ketika banjir melanda Ibu Kota. Padahal, biasanya Balai Kota Jakarta menjadi sasaran kemarahan warga.
Kondisi ini tidak disebabkan oleh banjir yang lebih ringan atau jumlah korban dan kerugian yang lebih sedikit. Justru, hal ini diyakini sebagai hasil dari cara pemerintah daerah Jakarta dalam berkomunikasi saat menangani bencana. Tidak hanya itu, respons publik terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga terlihat lebih tenang.
Dalam konteks Jakarta, banjir bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga terkait kepercayaan warga. Masyarakat tidak hanya menunggu air surut, tetapi juga menanti kejelasan terkait penanganan yang dilakukan. Ketika informasi lambat, tidak lengkap, atau saling bertentangan, kritik cepat berubah menjadi kemarahan. Dan tentu saja, kepala daerah dan aparatusnya yang menjadi sasaran.
Tenang dan Fokus pada Persoalan
Dalam beberapa kesempatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tampak memilih pendekatan komunikasi yang sederhana dan teknokratis. Ia menyampaikan data secukupnya dan fokus pada kondisi lapangan, tanpa retorika berlebihan. Mas Pram, demikian ia biasa disapa, tidak tampil defensif atau sibuk mencari pembenaran. Dalam situasi krisis, sikap seperti ini justru efektif dan mampu meredam kegaduhan dan kemarahan.
Meski demikian, ketenangan komunikasi tidak bisa diartikan sebagai keberhasilan dalam mengelola dan menyelesaikan persoalan. Kritik tetap ada, dan memang harus ada. Karena banjir Jakarta adalah persoalan struktural yang terlalu besar untuk ditutupi dengan narasi yang normatif tetapi tidak solutif. Di sinilah tantangan Pramono Anung sesungguhnya dimulai.
Komunikasi yang baik hanya akan bernilai jika sejalan dengan kerja nyata dan arah kebijakan yang jelas. Publik bisa menerima banjir sebagai realitas geografis dan iklim, tetapi tidak akan menerima jika komunikasi hanya berfungsi meredam kritik tanpa perbaikan yang terukur dan bisa dirasakan.
Di sisi lain, Pramono Anung juga diuntungkan oleh meredanya polarisasi politik. Banjir tidak lagi sepenuhnya dijadikan alat politik untuk menyerang lawan. Ini memberi ruang bagi pemerintah untuk bekerja tanpa tekanan politik berlebihan. Namun ruang ini justru menuntut tanggung jawab lebih besar. Hasil kerja akan dinilai lebih jujur, karena tak bisa lagi menjadikan kebisingan politik sebagai alasan.
Konsistensi Bukan Resistensi
Kepemimpinan dalam krisis bukan soal banyak bicara, kemampuan menata kata, atau kepandaian beretorika, tetapi soal konsistensi. Konsistensi antara data dan realitas lapangan. Konsistensi antara janji dan eksekusi. Konsistensi antara komunikasi yang tenang dan kebijakan yang tegas sehingga hasilnya bisa dirasakan.
Pramono Anung sejauh ini berhasil menjaga suhu publik dan sentimen politik. Tetapi Jakarta tidak membutuhkan sekadar ketenangan. Jakarta membutuhkan arah dan kejelasan.
Sebab pada akhirnya, warga tidak menilai gubernur dari seberapa berhasil ia meredam kritik dan mengelola konflik, melainkan dari apakah banjir yang sama terus berulang dengan jawaban dan penanganan yang sama. Dan di titik inilah, komunikasi akan diuji bukan oleh kata-kata, tetapi hasil nyata.
