Perubahan Iklim dan Kebiasaan Harian
Upaya dalam menanggulangi perubahan iklim seringkali diterjemahkan ke dalam tindakan sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan mobil pribadi, menghemat energi di rumah, atau mengubah pola makan. Banyak individu yang secara sadar dan sukarela telah menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini sebagai bentuk dukungan mereka terhadap kelestarian lingkungan.
Namun, sebuah penelitian terbaru yang dipublikasikan di jurnal Nature Sustainability mengungkapkan paradoks yang menarik. Ketika kebiasaan-kebiasaan baik ini diubah menjadi aturan wajib oleh pemerintah, dukungan publik justru cenderung menurun. Para peneliti dari Santa Fe Institute Amerika Serikat, Katrin Schmelz, menjelaskan dalam studinya bahwa kontrol yang terlalu berlebihan dari pihak eksternal seperti pemerintah justru menurunkan minat masyarakat untuk ikut andil dalam aksi iklim tersebut.
Kebijakan dapat mengubah nilai-nilai mendasar seseorang. Peneliti menemukan bahwa kebijakan iklim yang bersifat memaksa juga dapat menjadi bumerang bagi motivasi masyarakat. Alih-alih memperkuat komitmen, aturan yang dirancang dengan pendekatan kontrol ketat justru berpotensi mengikis nilai-nilai lingkungan yang sudah tertanam dalam diri individu.
Fenomena psikologis ini dikenal sebagai crowding out, di mana kontrol eksternal dari pemerintah justru mendesak keluar motivasi internal seseorang. Ketika warga merasa otonomi mereka terancam atau hilang karena aturan yang kaku, timbul reaksi penolakan yang disebut sebagai control aversion atau keengganan terhadap kontrol. Akhirnya memicu resistensi terhadap kebijakan tersebut.
Perbandingan dengan Kebijakan Covid-19
Studi ini memberikan contoh perbandingan antara kebijakan Covid-19 lalu. Menurut peneliti, penolakan terhadap mandat iklim tampak 52 persen lebih tinggi daripada penolakan terhadap pengendalian pandemi. Hal ini menjadi peringatan bagi pembuat kebijakan bahwa pendekatan paksa tidak selalu efektif.
Menurut studi ini, kunci keberhasilan jangka panjang terletak pada perancangan kebijakan yang cerdas tapi tetap menghormati kebebasan individu. Selain itu, juga memberikan alternatif yang realistis, seperti transportasi umum yang andal sebelum membatasi kendaraan pribadi, dan membangun kepercayaan bahwa aturan tersebut benar-benar efektif mengurangi emisi, bukan sekadar simbolis belaka.
Faktor Penting dalam Penerimaan Kebijakan
Namun perlu dipahami bahwa tidak semua kebijakan menimbulkan penolakan yang sama. Penelitian menunjukkan bahwa keyakinan tentang efektivitas memainkan peran kunci. Ketika masyarakat percaya bahwa suatu kebijakan benar-benar mengurangi emisi, penentangan akan berkurang.
Beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam merancang kebijakan lingkungan meliputi:
- Peningkatan kesadaran masyarakat: Memberikan edukasi yang cukup agar masyarakat memahami pentingnya kebijakan lingkungan.
- Partisipasi aktif masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar mereka merasa memiliki kepentingan dalam kebijakan tersebut.
- Transparansi dan akuntabilitas: Membuka data dan informasi terkait kebijakan sehingga masyarakat dapat memantau efektivitasnya.
- Alternatif yang realistis: Menyediakan solusi alternatif yang bisa diakses masyarakat, seperti transportasi umum yang nyaman dan efisien.
Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan lingkungan tidak hanya bisa diterima oleh masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, peran pemerintah adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak yang memaksakan kebijakan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
