Pemprov Gorontalo Jamin Keamanan PPPK Meski Rasio Belanja Pegawai Meningkat
Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan kepastian hukum dan jaminan kerja bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah isu pembengkakan anggaran belanja pegawai. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menegaskan bahwa nasib para pegawai kontrak tersebut hingga saat ini berada dalam posisi yang aman dan terlindungi oleh kebijakan daerah.
Kepastian ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran publik mengenai postur anggaran daerah yang menunjukkan angka belanja pegawai melampaui batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat. Berdasarkan aturan terbaru dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), batas maksimal belanja pegawai adalah 30 persen dari total APBD. Namun, realita yang terjadi di Provinsi Gorontalo saat ini menunjukkan bahwa angka belanja pegawai telah menyentuh kisaran 40 hingga 45 persen dari total pagu anggaran.
Tingginya persentase ini memicu spekulasi mengenai kemungkinan terjadinya pengurangan tenaga kerja atau efisiensi kontrak untuk menyeimbangkan kembali neraca keuangan daerah. Sofian Ibrahim menjelaskan bahwa total APBD Provinsi Gorontalo saat ini berada di angka Rp1,54 triliun, yang mana porsi untuk gaji dan tunjangan memang mendominasi. Meskipun persentasenya terlihat melonjak tajam, Sofian mengklarifikasi bahwa fenomena ini bukan disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai secara masif atau kenaikan kesejahteraan.
Penyebab utama dari “pembengkakan” ini justru terletak pada menyusutnya total volume APBD Gorontalo secara keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi komposisi gaji sebenarnya tidak ada perubahan signifikan. Dalam empat sampai lima tahun terakhir, tidak ada kenaikan tunjangan atau komponen gaji lainnya. Secara teknis, ketika total pendapatan daerah berkurang namun beban gaji tetap statis, maka secara otomatis persentase belanja pegawai terhadap total anggaran akan terlihat membesar.
Sofian memberikan perbandingan bahwa pada tahun 2023, saat APBD Gorontalo masih bertengger di atas angka Rp2 triliun, rasio belanja pegawai masih sangat ideal di kisaran 30 persen. Namun, seiring dengan adanya pemangkasan anggaran dari pusat dan penurunan pendapatan tertentu, pembagi dalam struktur postur APBD menjadi lebih sedikit. Hal inilah yang menyebabkan angka belanja pegawai yang tadinya dianggap normal, kini seolah-olah menjadi beban berat bagi fiskal daerah Gorontalo.
Publik sempat khawatir jika pemerintah daerah akan mengambil langkah ekstrem seperti pemutusan kontrak kerja untuk memenuhi standar 30 persen yang diatur UU HKPD. Namun, Sofian Ibrahim kembali menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap konsisten untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PPPK. Ia menjamin bahwa baik PPPK yang berstatus Paruh Waktu maupun Full Waktu akan tetap dipertahankan sesuai dengan kontrak dan formasi yang ada saat ini.
“Kami sampaikan bahwa tidak ada putus kontrak. Kami sampai hari ini masih tetap konsisten dengan kebijakan mempertahankan mereka semua,” tegas Sofian dengan nada optimis. Meskipun begitu, pemerintah daerah tetap harus waspada terhadap dinamika kebijakan di tingkat nasional yang bisa saja berubah sewaktu-waktu. Pemerintah daerah membuka kemungkinan penyesuaian hanya jika terdapat instruksi atau kewajiban dari pemerintah pusat yang bersifat mengikat secara nasional.
Untuk menghindari skenario buruk tersebut, Pemprov Gorontalo kini tengah menyusun strategi untuk memperkuat otot fiskal daerah secara mandiri. Salah satu langkah utama adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor potensial yang selama ini belum tergarap maksimal. Selain itu, koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terus dilakukan guna mengupayakan kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sempat mengalami penurunan.
Persoalan tinggi rasio belanja pegawai ini sebenarnya adalah masalah kolektif yang dialami oleh banyak daerah di Indonesia. Anggota DPR RI Bicara Solusi Strategis. Persoalan isu pengurangan PPPK secara nasional telah dibahas di parlemen Senayan, Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, meminta pemerintah pusat untuk segera mengintervensi situasi ini sebelum krisis sosial terjadi. Giri mendesak agar pemerintah menunda pemberlakuan aturan pembatasan belanja pegawai yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Menurutnya, aturan tersebut menjadi motor utama yang mendorong pemerintah daerah (Pemda) merasa terdesak untuk memangkas jumlah pegawainya.
