Penurunan Skor Ketahanan Siber Nasional Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Digital
Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga ketahanan siber nasional. Menurut Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI), penurunan skor ketahanan siber berpotensi memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai sekitar US$360 miliar atau lebih dari Rp5.700 triliun pada 2030.
Ketua Umum ADIGSI, Firlie Ganinduto, menyatakan bahwa laju transformasi digital yang sangat cepat memperbesar risiko keamanan siber. Ketergantungan yang tinggi terhadap layanan digital dan rantai pasok teknologi, ditambah dengan tingkat kematangan keamanan siber yang belum merata antar-sektor, membuat ketahanan nasional menjadi rentan.
“Di saat yang sama, laju digitalisasi yang sangat cepat, ketergantungan pada layanan digital dan rantai pasok, serta variasi kematangan keamanan siber antar-sektor membuat ‘ketahanan rata-rata’ rentan tertarik turun,” ujarnya.
Firlie menekankan bahwa kondisi ini dapat memengaruhi persepsi pelaku usaha dan mitra global terhadap keamanan ekosistem digital Indonesia. Di sisi regulasi, pemerintah telah menginisiasi penguatan tata kelola ruang digital melalui beberapa kebijakan seperti Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).
Namun, tantangan utama saat ini masih terletak pada aspek implementasi di lapangan. Dari perspektif industri, persoalan tersebut erat kaitannya dengan tata kelola dan pola pikir pengambil keputusan, di mana kesadaran terhadap keamanan siber di level direksi atau dewan komisaris masih perlu diperkuat.
Menurutnya, keamanan siber sering kali dipandang sebagai beban biaya atau isu teknis semata, bukan sebagai investasi strategis. Oleh karena itu, ADIGSI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret yang dapat dijalankan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.
Langkah-langkah yang disarankan oleh ADIGSI antara lain:
- Pemerintah menetapkan baseline kontrol minimum [prioritas layanan kritikal]
- Mewajibkan pelaporan insiden
- Mendorong audit/assessment berkala dan latihan respons
- Memperkuat koordinasi dan threat intelligence sharing pemerintah–industri
Selain itu, ADIGSI juga mendorong pemerintah memanfaatkan instrumen pengadaan dan pemberian insentif guna meningkatkan kapasitas operator layanan kritikal, rantai pasoknya, serta industri keamanan siber dalam negeri. Upaya tersebut perlu dibarengi dengan penguatan kepemilikan tanggung jawab di level direksi, penetapan target minimum yang terukur, serta penyediaan pendanaan yang memadai sebagai bagian dari agenda manajemen risiko bisnis.
Berdasarkan National Cybersecurity Index (NCSI), skor ketahanan siber Indonesia tercatat sebesar 47,50 poin pada 2025. Angka tersebut menurun dibandingkan capaian pada 2023 yang mencapai 63,64 poin. Penurunan skor itu turut membuat peringkat Indonesia merosot ke posisi ke-84 dari sebelumnya peringkat ke-48, dari total 136 negara di dunia.
Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap bahwa merosotnya skor ketahanan siber nasional pada 2025 dipicu oleh insiden Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi pada 2024.
Ketua BSSN Nugroho Sulistyo Budi menjelaskan bahwa laporan NCSI 2025 memotret kondisi pada tahun sebelumnya. “Nah, 2025 itu kan dia [NCSI] memotret tahun 2024. Tahun 2024 ada apa? Ada kasus PDNS,” katanya.
Menurut Nugroho, serangan ransomware terhadap layanan PDNS 2 memberikan dampak signifikan terhadap penurunan skor ketahanan siber nasional. Meski demikian, berdasarkan Global Cybersecurity Index, Indonesia masih berada dalam kategori tier 1.
Untuk memperkuat ketahanan siber ke depan, Nugroho menekankan pentingnya kolaborasi antartim tanggap insiden siber di seluruh pemangku kepentingan. “Itu kan akan membuat layer pertahanan berlapis,” katanya.
Dia menambahkan sistem keamanan siber nasional seharusnya terbangun secara menyeluruh, mulai dari level entitas, sektor, hingga BSSN sebagai koordinator nasional. Saat ini, BSSN melakukan pemantauan terhadap lebih dari 700 entitas pemerintah pusat dan daerah, belum termasuk sektor swasta yang cakupannya jauh lebih luas.
Namun, Nugroho mengungkap masih banyak instansi yang belum memiliki tim tanggap insiden siber sehingga notifikasi dini dari BSSN kerap tidak tersampaikan. “Nggak akan ter-deliver,” katanya.
