Isu Pemekaran Wilayah Sumatera Barat Kembali Muncul
Isu pemekaran wilayah di Sumatera Barat kembali menjadi perbincangan hangat. Wilayah yang dikenal dengan kekayaan budaya Minangkabau dan semboyan “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” ini, kini tengah dibicarakan untuk dipecah menjadi tiga provinsi baru. Tujuan dari rencana ini adalah untuk mempercepat pembangunan, menciptakan pemerataan ekonomi, serta memperpendek jalur birokrasi pemerintahan.
Respons terhadap wacana ini bervariasi. Beberapa masyarakat dan tokoh adat melihat pemekaran sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah pantai barat, tengah, dan timur Sumatera Barat. Namun, ada juga yang khawatir bahwa pemekaran dapat melemahkan solidaritas etnis dan merusak struktur sosial adat Minang yang selama ini terjaga.
Sejumlah daerah telah menyatakan kesiapan administratif dan politik untuk memisahkan diri dari provinsi induk. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai rencana pemekaran Sumatera Barat, wilayah yang terdampak, serta pro dan kontra yang berkembang.
Pemekaran Sumbar: Mimpi Lama yang Kembali Muncul
Isu pemekaran Provinsi Sumatera Barat bukanlah hal baru. Sejak awal 2000-an, aspirasi dari beberapa wilayah mulai terdengar. Wilayah yang merasa jauh dari pusat pemerintahan di Padang, atau memiliki kekayaan alam dan budaya sendiri, ingin memiliki otonomi lebih luas untuk mengatur pembangunan mereka.
Kini, wacana tersebut kembali mencuat, seiring dengan fokus pemerintah pusat terhadap pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Banyak tokoh lokal dan anggota DPRD mulai mendesak agar rencana ini masuk dalam pembahasan strategis nasional.
Tiga Wilayah yang Diwacanakan Jadi Provinsi Baru
Berikut tiga wilayah yang disebut-sebut dalam wacana pemekaran Sumatera Barat:
Provinsi Sumatera Barat Raya (Provinsi Induk)
Meliputi Kota Padang, Padang Pariaman, Agam, dan sekitarnya. Wilayah ini tetap menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi provinsi lama.Provinsi Minang Selatan / Pesisir Selatan Raya
Meliputi Pesisir Selatan, Solok Selatan, Dharmasraya, hingga Sijunjung. Wilayah ini dinilai memiliki potensi besar dari sektor kelautan, perkebunan, dan pertambangan.Provinsi Minangkabau Utara
Terdiri dari Kota Bukittinggi, Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Tanah Datar, dan sekitarnya. Daerah ini dikenal sebagai pusat budaya dan sejarah Minangkabau.
Pro dan Kontra: Antara Peluang dan Kekhawatiran
Pendukung pemekaran menilai bahwa dengan terbentuknya provinsi baru, anggaran daerah bisa lebih tepat sasaran. Pelayanan publik akan lebih cepat, dan pembangunan infrastruktur bisa lebih merata tanpa tergantung dari pusat provinsi yang jauh.
Namun, sebagian kalangan adat dan akademisi menyuarakan kekhawatiran akan terpecahnya identitas kolektif masyarakat Minangkabau. Mereka mengingatkan bahwa pemekaran harus dilakukan secara hati-hati, tidak hanya karena alasan ekonomi atau politik sesaat.
Ranah Minang Menuju Babak Baru?
Wacana pemekaran Sumatera Barat menjadi tiga provinsi mencerminkan dinamika baru dalam pengelolaan wilayah dan pemerataan pembangunan. Jika benar-benar direalisasikan, ini akan menjadi langkah besar bagi Ranah Minang untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyatnya.
Namun, keputusan pemekaran tidak bisa hanya dilihat dari sisi administratif. Harus ada kajian mendalam tentang dampaknya terhadap budaya, ekonomi, dan solidaritas sosial masyarakat Minangkabau. Apapun hasil akhirnya, yang pasti Ranah Minang tengah berada di persimpangan penting sejarah otonomi daerahnya.
