KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan pemerintah mengubah skema subsidi untuk gas tiga kilogram atau gas melon. Salah satu rekomendasi dari Lembaga Antirasuah yakni pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang membutuhkan.
“Kita sarankan kasih uang aja. Yang disubsidi pemerintah diberikan langsung ke rekening sebagai tambahan dari BLT atau apapun namanya lah,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (11/2).
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon. Itu, kata dia, bisa memastikan penerima bantuan tepat sasaran.
“Jadi kita ingin ketepatannya. Nah karena data orang miskin sudah ada di Kemensos, yang DTKS. Kenapa nggak dipadankan saja?” ucap Pahala.
Menurut KPK, BLT lebih mujarab untuk membantu masyarakat karena tidak semua orang memasak menggunakan gas. Di sebagian lokasi, kata Pahala, masih banyak warga menggunakan kayu bakar untuk mengolah makanan.
Selain itu, BLT juga penting untuk menyegah permainan kotor pengecer gas melon. Terbilang, kata Pahala, banyak kasus pengoplos tabung gas kosong demi mendapatkan keuntungan lebih banyak.
“Yang kita khawatirkan ini pengoplos ini sekarang. Yang 3 kilo masukin ke 12 kilo,” ujar Pahala.
BLT bisa membantu masyarakat membeli harga asli gas melon jika tidak disubsidi pemerintah. Skema ini juga bisa menyegah penaikan harga semaunya yang biasa dilakukan oleh pengusaha warung atau pengecer.
“Karena memang ketiga ini, pengecer itu tidak ada di struktur. Jadi agen SPBE, agen pangkalan. Jadi kita juga berkembangnya ke pengecer. Jadi yang kita lihat kok jadi banyak pengecer,” tutur Pahala. (Can/I-2)
