ANGGOTA Tim Biro Hukum KPK mengatakan, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyuruh Kader PDIP Saeful Bahri untuk meminta Riezky Aprilia melepaskan jabatannya demi buronan KPK Harun Masiku. Dia bahkan dijanjikan jabatan di Komnas HAM dan BUMN. Bahkan, Saeful sampai diutus ke Singapura pada 25 September 2019 untuk menemui Riezky.
“Saeful Bahri mengatakan jika diutus dan diperintah oleh pemohon (Hasto), dan meminta kepadanya untuk mengundurkan diri dari caleg terpilih, dan akan diberikan rekomendasi menjadi Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN,” kata anggota Anggota Tim Biro Hukum KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2025.
Saeful bertemu Riezky di Shangri-La Orchard Hotel Singapura. Sebelumnya, eks anggota DPR itu diminta hadir di DPP PDIP Jakarta oleh Advokat Donny Tri Istiqomah, namun, menolak.
Tawaran jabatan di Komnas HAM maupun BUMN itu ditolak Riezky. Dia ngotot mau jadi anggota dewan karena suaranya menang di daerah pilih (dapil) Sumatra Selatan (Sumsel) 1.
“Tujuan dari mundurnya Riezky Aprilia adalah untuk digantikan Harun Masiku sebagai caleg terpilih. Namun, Riezky Aprilia menolak tegas dan mengatakan akan melawan,” ucap anggota Tim Biro Hukum KPK.
Hasto tidak senang dengan jawaban Riezky. Akhirnya, Sekjen PDIP itu mengupayakan kemenangan Harun menggunakan jalur suap ke eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Sebelumnya, Hasto mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dari KPK. Dia terseret kasus dugaan suap dalam proses PAW anggota DPR yang juga menjerat buronan Harun Masiku.
“PN Jakarta Selatan pada hari Jumat, tanggal, 10 Januari 2025, telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI,” kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto melalui keterangan tertulis, Jumat, 10 Januari 2025.
Gugatan Hasto tertuang dalam perkara nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Djuyamto menjadi hakim tunggal dalam praperadilan tersebut.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah menetapkan sidang perdana untuk gugatan itu yakni pada 21 Januari 2025. Namun, KPK saat itu tidak hadir, dan sidang dijadwalkan ulang menjadi 5 Februari 2025. (Z-9)
