● Kritik digital dapat meningkatkan kesadaran politik, namun belum tentu berdampak pada kekuatan politik.
● Nasionalisme yang bersifat performatif meningkatkan kesadaran, tetapi berpotensi bersifat memecah belah.
● Kekuatan kolektif untuk perubahan lahir dari kritik individual yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas.
Meningkatnya kritik politik di media sosial dalam beberapa tahun terakhir menggambarkan perubahan pola partisipasi masyarakat, khususnya kalangan pemuda, dalam dunia politik.
Partisipasi kini tidak hanya terjadi melalui pemilu, partai politik, atau lembaga resmi, tetapi juga melaluipodcastvideo singkat, unggahan media sosial, serta berbagai inisiatif yang muncul dari dunia internet.
Munculnya tokoh-tokoh seperti Ferry Irwandi, Indah Gunawan, Abigail Limuria, Andovi dan Jovial da Lopez, serta komunitas seperti What Is Up, Indonesia? (WIUI), Pamflet Generasi, dan Malaka Project menunjukkan semakin luasnya peran ruang digital sebagai tempat untuk berdiskusi tentangketidaksamaan, penyalahgunaan wewenang, serta ketidakadilan.
Cara generasi muda memperoleh informasi politik juga memperkuat perubahan ini.Studi tahun 2023menunjukkan 71,4% pemuda mendapatkan informasi politik melalui video pendek. Sebanyak 44,3% memilih podcast dan 29,4% melalui foto.
Politik kini semakin muncul melalui konten yang sering dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan ini dikenal sebagai pergeseran dalam budaya politik.participatory menuju post-participatory politics.
Namun, terdapat sebuah paradoks: semakin mudah masyarakat menyampaikan kritik, belum tentu berarti semakin besar kemampuan mereka dalam memengaruhi politik.
Kritik bisa mencerminkan perhatian seseorang terhadap masa depan. Namun, jika berhenti pada unggahan,hashtagatau video, apakah ia benar-benar menghasilkan perubahan?
Banyak kritik, minim perubahan
Tidak selalu berarti membenci negara jika seseorang memberikan kritik terhadap pemerintah. Kritik terhadap ketidakadilan dan kebijakan yang salah juga bisa muncul dari semangat untuk memperbaiki Indonesia—sebuah wujud nasionalisme yang baru.
Riset tahun 2025 menunjukkan bahwa mengikuti influencerpolitik memiliki kaitan positif dengan minat dan partisipasi politik kalangan pemuda Indonesia.
Sayangnya, hal ini tidak secara otomatis meningkatkaninternal political efficacy(keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu memahami dan terlibat dalam politik)—justru berkorelasi negatif denganexternal political efficacy(keyakinan bahwa masyarakat dapat mempengaruhi lembaga politik)
Dengan kata lain, seseorang mungkin semakin sering mengikuti isu politik, semakin kerap memberikan komentar, bahkan semakin kritis, namun belum tentu merasa memiliki kemampuan untuk memastikan institusi politik bertanggung jawab.
Temuan penelitian laboratorium pada tahun 2019menunjukkan bahwa pesan politik yang bersifat negatif tidak lebih efektif dalam mendorong partisipasi politik dibandingkan dengan pesan yang bersifat positif. Fokus pada isu dan kerugian tidak secara otomatis meningkatkan partisipasi dalam kegiatan politik.
Di sinilah konsep nasionalisme yang bersifat performatif menjadi penting. Kata “performatif” justru mengacu pada kepentingan tindakan yang terlihat: membuat konten, mengikutihashtag, menyebarkan materi advokasi, merancang kampanye, atau menunjukkan pandangan terhadap isu negara di ruang publik.
Kritik juga bisa menjadi bentuk ekspresi sehari-hari dari identitas nasional, ataubanal nationalism. Dalam perspektif konstruktivisme Kanchan Chandra, kritik bisa dianggap sebagai metode untuk membangkitkan identitas politik maupun nasional.
Tidak semua individu memiliki peluang yang sama dalam menyampaikan kritik.
Masalah timbul ketika visibilitas dianggap sebagai tujuan akhir: mengunggah, berbagi, atau mengikuti kampanye digital dianggap sebagai bentuk partisipasi, tanpa berlanjut menjadi tindakan bersama.
Mengikuti isu, memahami situasi politik, menyusun materi, atau memberikan kritik memerlukan modal tertentu. Modal ini diperoleh melalui pendidikan, akses terhadap informasi, kestabilan ekonomi, jaringan sosial, serta rasa nyaman secara fisik dan mental.
Studi (2026)terhadap 268.992 peserta dari 95 negara menunjukkan bahwa individu dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki orientasi budaya yang lebih dekat dengan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi.
Temuan ini tidak berarti bahwa pendidikan secara otomatis membuat seseorang lebih nasionalis atau demokratis, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa partisipasi politik juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang tidak semua orang miliki secara sama.
Nasionalisme modernbukan hanya memerlukan kisah tentang suatu bangsa, tetapi juga kondisi sosial seperti pendidikan, komunikasi, mobilitas, dan kebudayaan yang memungkinkan orang-orang dari latar belakang berbeda untuk hidup dan bekerja dalam institusi bersama.
Oleh karena itu, nasionalisme yang sangat tergantung pada agen individu dan ekspresi digitalberisiko menjadi segmentatifBeberapa kelompok memiliki sumber daya yang memungkinkan mereka untuk bersuara, sedangkan kelompok lain mungkin terlalu sibuk berjuang untuk bertahan hidup secara ekonomi, tidak memiliki akses informasi, atau kurang aman untuk menyampaikan kritik.
Dari nasionalisme yang bersifat performatif menuju yang bersifat solidaritas
Saat ini tantangannya bukanlah masyarakat terlalu banyak mengkritik, tetapi bagaimana kritik tersebut diubah menjadi kekuatan yang bersama. Di sinilah pentingnya nasionalisme solidaristis.
Untuk itu, dibutuhkan countervailing power—kekuatan yang mampu mengimbangi dominasi negara—seperti serikat buruh, organisasi profesi, kelompok intelektual, media independen, serta lembaga masyarakat sipil. Sarana-sarana ini memungkinkan masalah yang sebelumnya dirasakan secara pribadi dikumpulkan menjadi kepentingan bersama.
Solidaritas tidak berarti menolak pemerintah. Justru sebaliknya, kekuatan masyarakat diperlukan agar pemerintah bukan satu-satunya yang menentukan apa yang dianggap sebagai kepentingan umum.
Dalam konsep nonviolent resistance(perlawanan non-kekerasan), kemampuan bersama bisa diwujudkan melalui tindakan damai, kampanye berulang, pemboikotan, pemogokan, serta bentuk perlawanan warga sipil yang tidak menggunakan kekerasan. Tujuannya adalah memberikan tekanan politik agar pemerintah memenuhi kewajibannya.
Pengalaman Solidarność di Polandiamenunjukkan bagaimana tuntutan kelompok tertentu bisa berkembang menjadi suatu pergerakan yang lebih luas. Pergerakan yang dimulai dari perjuangan para pekerja akhirnya mengumpulkan buruh, kalangan intelektual, kelompok agama, serta masyarakat sipil dalam satu kekuatan bersama.
Pengalaman itu memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Tagar seperti #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu, podcast, video pendek, serta berbagai bentuk kritik digital tetap memiliki makna. Mereka mampu memicu diskusi dan menunjukkan bahwa masyarakat tidak acuh.
Tantangan kita bukan hanya bagaimana membuat masyarakat lebih kritis, tetapi bagaimana mengatur kecemasan, menghubungkan pengalaman yang berbeda, serta menciptakan kekuatan bersama.
Nasionalisme tidak cukup hanya tampak di layar. Identitas ini harus hadir dalam rasa solidaritas yang memungkinkan warga bertindak bersama. Kritik merupakan awalnya. Solidaritas memberikannya kekuatan politik.
Artikel ini pertama kali diterbitkan diThe Conversation, situs berita independen yang menyebarkan ilmu pengetahuan akademis dan para peneliti.
- Di balik emoji: Bagaimana bahasa politik netizen dalam merespons pidato Prabowo?
- Fobia kimia membuat kita terpikat pada produk bebas bahan kimia meskipun kenyataannya tidak mungkin, mengapa?
Kemudian Ary Kurniawan Hardi tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi apa pun yang akan memperoleh keuntungan dari artikel ini, serta telah menyatakan bahwa ia tidak memiliki keterkaitan selain yang telah disebut di atas.
