Ringkasan Berita:
- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengkritik isu data desil yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat.
- Data sering tidak akurat dalam mengawasi perubahan ekonomi yang cepat, seperti dalam kasus pemutusan hubungan kerja.
- Pemerintah diharapkan menyediakan prosedur keberatan yang sederhana, cepat, dan terbuka.
- Jangan salah mengira bahwa petani/nelayan makmur hanya karena memiliki aset produktif.
- Pemerintah diimbau agar tidak tergesa-gesa menghapus subsidi sebelum mendapatkan data yang akurat.
Indonesiadiscover.com– Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengkritik perdebatan tentang penentuan desil kesejahteraan masyarakat yang akhir-akhir ini menimbulkan keluhan yang luas.
Menurutnya, masalah akurasi data tidak boleh dianggap remeh karena berdampak langsung pada kemudahan masyarakat dalam memperoleh program perlindungan sosial dari pemerintah.
Aria menganggap peningkatan sikap negatif di media sosial sebagai tanda kuat bahwa masalah desil telah berkembang menjadi isu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pendataan dan perlindungan sosial.
“Angka 6.310 yang menyampaikan sentimen negatif sekitar 44 persen bukan hanya sekadar suara di media sosial, itu mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem yang diklaim dibangun untuk melindungi mereka,” ujar Aria kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).
Desil Bukan Penentu Mutlak Kaya atau Miskin
Aria menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa desil menggambarkan posisi relatif seseorang atau keluarga dalam distribusi tingkat kesejahteraan.
Oleh karena itu, posisi desil tidak secara langsung bisa diartikan sebagai label mutlak yang menunjukkan seseorang termasuk kaya atau miskin.
Namun, ia memperingatkan pemerintah juga perlu mengakui adanya masalah ketepatan data, khususnya ketika perubahan kondisi ekonomi masyarakat terjadi dengan sangat cepat.
Perubahan ekonomi keluarga tidak selalu terlihat langsung dalam data pemerintah, sehingga dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara status desil dengan keadaan nyata.
Ia memberikan contoh karyawan yang baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Secara ekonomi, keadaan keluarga tersebut dapat berubah secara signifikan dalam waktu singkat, sementara data yang digunakan pemerintah masih mencerminkan kondisi sebelum kehilangan pekerjaan.
“PHK terjadi hari ini, namun data masih menggambarkan kondisi dua tahun yang lalu. Di sinilah negara kehilangan kepercayaan,” katanya.
Mekanisme Pengajuan Keberatan yang Sederhana dan Formula yang Jelas
Oleh karena itu, Aria meminta pemerintah untuk menyediakan prosedur banding yang sederhana, tidak berbayar, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Warga yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan situasi sebenarnya perlu memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan serta memperbarui informasi sesuai dengan kondisi terkini.
Pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan juga dianggap perlu diperkuat sebagai barisan terdepan dalam proses verifikasi, mengingat aparat setempat lebih memahami situasi sosial dan ekonomi masyarakatnya.
“Jangan sampai masyarakat hanya menerima keputusan dari suatu sistem, sementara jika data tersebut salah mereka tidak tahu harus meminta pertanggungjawaban kepada siapa,” tegasnya.
Selain proses banding, Aria mengharapkan pemerintah untuk mengungkapkan informasi terkait cara menentukan desil dengan lebih jelas dan terbuka.
Masyarakat perlu memahami variabel yang digunakan, bobot setiap indikator, serta dasar metode yang digunakan agar tidak hanya menerima angka tanpa pemahaman.
Aria juga mendorong partisipasi para akademisi serta lembaga statistik yang independen dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian berkala terhadap metode pengumpulan data yang digunakan, mengingat situasi sosial-ekonomi masyarakat yang terus berubah.
Jangan Salah Menghakimi Petani dan Nelayan
Aria juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menentukan kategori kelompok masyarakat yang memiliki aset produktif, seperti petani dan nelayan.
Pemilikan lahan, perahu, kendaraan kerja, atau aset produktif lainnya, menurutnya, tidak bisa langsung dianggap sebagai tanda bahwa seseorang memiliki kondisi ekonomi yang stabil.
Aset tersebut justru bisa menjadi alat utama bagi masyarakat dalam memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup.
“Jangan menganggap aset secara semata-mata. Petani memiliki lahan tidak berarti secara otomatis sejahtera. Nelayan memiliki perahu juga tidak berarti memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Kita perlu melihat fungsi aset serta kondisi kehidupan mereka secara menyeluruh,” katanya.
Kesalahan pengelompokan ini, lanjut Aria, bisa menyebabkan dampak yang berantai.
Salah satu contohnya adalah berkurangnya atau bahkan hilangnya akses keluarga terhadap program bantuan, seperti bantuan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga yang sebenarnya masih memerlukan dukungan karena perubahan status desil yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.
Ingatkan Dampak terhadap Subsidi
Pada akhirnya, Aria mengajukan permintaan kepada pemerintah agar tidak tergesa-gesa menggunakan data desil sebagai dasar penghapusan subsidi energi sebelum masalah keakuratan data sepenuhnya terselesaikan.
Penggunaan data sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan memang penting agar bantuan dan subsidi dapat lebih tepat arahnya.
Namun, penerapannya perlu diiringi dengan masa transisi, mekanisme penyesuaian, serta perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak dari kesalahan dalam pendataan.
Kualitas data perlu menjadi fokus utama sebelum mengambil kebijakan yang berdampak pada akses masyarakat terhadap hak sosial dan ekonomi.
“Data bisa menjadi dasar kebijakan, tetapi jangan sampai kesalahan administratif menghilangkan hak warga terhadap perlindungan sosial. Itu prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan,” katanya.
(*)
Ikuti berita terkini lainnya melalui saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram
Artikel ini telah dipublikasikan di WartaKotalive.com dengan judul Aria Bima Mengkritik Persoalan Desil: Kesalahan Data Tidak Boleh Mengurangi Hak Masyarakat.
