Resolusi PBB tentang Perdagangan Budak Transatlantik Menghadirkan Diskusi Global yang Mendalam
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini mengadopsi resolusi bersejarah yang menyatakan perdagangan budak transatlantik sebagai “kejahatan kemanusiaan paling berat”. Resolusi ini menyerukan negara-negara anggota PBB untuk terlibat dalam pembicaraan mengenai keadilan reparatif, termasuk permintaan maaf yang penuh dan resmi, langkah-langkah restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, jaminan agar hal serupa tidak terulang, serta perubahan hukum, program, dan layanan yang dapat menangani rasisme dan diskriminasi sistemik.
Meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum, resolusi ini dianggap sebagai tonggak politik penting. Direktur Eksekutif Amnesty International di Nigeria, Isa Sanusi, mengatakan bahwa keputusan ini adalah pengakuan terhadap fakta bahwa perdagangan budak transatlantik merupakan ketidakadilan besar terhadap kemanusiaan. Ia menambahkan bahwa pengakuan simbolis ini akan sangat membantu membuka jalan untuk menghadapi ketidakadilan tersebut.
Bagi banyak orang Afrika dan diasporanya, pemungutan suara ini menandai pergeseran dari sekadar pengakuan simbolis menuju percakapan global yang lebih substansial tentang akuntabilitas.
Dari Ingatan Sejarah ke Kebijakan Politik Global
Di sepanjang garis pantai Ghana, dorongan untuk reparasi seringkali dikaitkan dengan situs-situs bersejarah di mana jejak perdagangan budak masih terlihat. Kastil Elmina, yang dibangun pada tahun 1482, menjadi salah satu pengingat paling menonjol dari perdagangan budak transatlantik. Di balik dindingnya, orang-orang Afrika yang diperbudak ditahan dalam penjara sempit sebelum dipaksa naik ke kapal menuju Amerika.
Kini, pengunjung melewati ruang-ruang yang sama, menghadapi masa lalu yang bagi banyak orang terasa sangat pribadi. Seorang pencari asal-usul leluhur, Charles Preston Britton, mengatakan, “Saya hanya bisa membayangkan apa yang mereka alami… ini lebih buruk daripada yang bisa diceritakan oleh sebuah kisah. Tidak ada kompensasi yang bisa menebusnya, tapi ini adalah sebuah permulaan.”
Sensasi langkah pertama itu tercermin pula di panggung global, di mana seruan akan akuntabilitas mulai mendapatkan momentum baru. Michael Kunke, seorang kurator warisan budaya, mengatakan bahwa permintaan maaf adalah tanda pengakuan bahwa ya, kami melakukannya, dan kami mengakui bahwa hal itu terjadi. Ini adalah langkah pertama menuju hal-hal lain seperti pembicaraan mengenai reparasi.
Michael Ndimancho, seorang analis politik di Universitas Douala di Kamerun, sepakat. Ia menekankan bahwa pengakuan adalah fondasi dari setiap proses yang berarti. Ia menambahkan: “Permintaan maaf sangat, sangat penting… segala sesuatu dimulai dengan mengatakan saya minta maaf. Ketika ada penyesalan ini, baru kita mencari jalan ke depan.”
Bentuk Ganti Rugi yang Tepat?
Meski seruan untuk reparasi semakin menguat, belum ada konsensus mengenai bentuk yang tepat. Ndimancho berpendapat bahwa fokus hanya pada kompensasi finansial berisiko menyederhanakan ketidakadilan sejarah yang kompleks. Ia bertanya: “Siapa yang akan kita kompensasi? Jika Anda ingin memperkirakannya dalam bentuk uang, berapa banyak yang harus dibayarkan, dan apa parameternya?”
Sebagai gantinya, ia menyarankan pendekatan yang lebih struktural, yang menargetkan tantangan pembangunan jangka panjang di seluruh benua. Ia menjelaskan bahwa negara-negara Afrika seharusnya meminta penghapusan utang mereka, bantuan dalam pendidikan, pembangunan, pengembangan budaya, dan sosial.
Sanusi menekankan bahwa reparasi adalah bagian penting dari keadilan. Ia berkata, “Apakah itu berbentuk hadiah finansial atau bentuk pemulihan lain, yang penting adalah ketidakadilan diakui dan ditangani.”
Perdebatan yang Semakin Kompleks
Perdebatan mengenai reparasi semakin kompleks karena timbul pertanyaan tentang peran Afrika dalam perdagangan budak. Ndimancho mengakui bahwa beberapa pemimpin Afrika terlibat, tetapi menekankan konteks yang lebih luas, di mana keterlibatan tersebut sering terjadi melalui paksaan dan intimidasi. Ia mengatakan, “Mereka terpaksa terlibat, melalui paksaan, melalui kekerasan. Mereka hadir dengan intimidasi.” Fokus, menurutnya, harus tetap pada sifat sistemik perdagangan budak transatlantik, yang menurut sejarawan banyak disebabkan oleh kepentingan ekonomi kekuatan kolonial Eropa.
Biaya yang Harus “Dibayar” dari Sistem Perbudakan
Sejarawan memperkirakan setidaknya 12,5 juta orang Afrika diangkut paksa selama masa perdagangan budak transatlantik, dengan jutaan lainnya meninggal dunia baik saat ditangkap maupun dalam perjalanan. Ndimancho menyebut bahwa hilangnya jutaan orang ini berarti kehilangan tenaga kerja dan potensi pembangunan yang sangat besar. Ia mengatakan, “Kita berbicara tentang 13 juta orang Afrika… ini adalah tenaga kerja yang sangat besar yang dicerabut dari Afrika.” Ia menyebutnya sebagai “biaya pembangunan historis”, sebuah faktor yang terus memengaruhi jalur ekonomi benua dan berkontribusi pada ketimpangan struktural yang masih ada hingga hari ini.
Sanusi menambahkan, “Banyak orang masih menghadapi eksklusi, rasisme, dan diskriminasi… ini bukan hanya sejarah, ini adalah sesuatu yang masih kita alami.” Bagi sebagian anggota diaspora Afrika, dampaknya sama besarnya. Dr. Lilieth Johnson Whittaker, seorang pencari asal-usul leluhur, menyebutkan: “Kami telah dirampok dua kali, dibohongi dua kali. Dan kini saatnya untuk ‘membayar’.” Bagi banyak orang, resolusi PBB bukanlah penyelesaian, melainkan awal dari percakapan panjang yang telah tertunda mengenai keadilan.
