Presiden Prabowo Subianto Ingatkan Pemerintah untuk Memahami Peran dan Tanggung Jawab Masing-Masing
Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memahami secara menyeluruh peran dan tanggung jawab masing-masing. Pernyataan tersebut disampaikan dalam taklimat pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (1/2).
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai pernyataan Presiden Prabowo mencerminkan harapan rakyat akan kehadiran pemimpin yang jujur dan adil. Menurutnya, kejujuran dan keadilan para pemimpin bukan sekadar nilai moral, melainkan fondasi utama kepercayaan publik.
“Di banyak tempat, kepercayaan publik terhadap negara mengalami erosi. Bukan karena negara berhenti membangun, tetapi karena pembangunan kerap terasa jauh dari rasa keadilan,” kata Azis kepada wartawan, Selasa (3/2).
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menekankan, pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jika tidak, pembangunan justru berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Jalan dan proyek boleh bertambah, namun ketika pelayanan publik lamban, kebijakan tidak sinkron, dan hukum tampak selektif, jarak antara negara dan warga justru melebar,” tegasnya.
Menurut Azis, tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan terletak pada kekurangan gagasan, melainkan krisis keteladanan. Ia menilai konsistensi para pemimpin dalam bersikap dan bertindak menjadi kunci agar aturan yang dibuat dapat diterima dan dipercaya oleh rakyat.
“Seruan tentang kejujuran dan keadilan menjadi penting karena menyentuh inti persoalan, bukan sekadar gejalanya,” ujarnya.
Ia juga menilai Rakornas yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah seharusnya menjadi ruang penyelarasan arah kebijakan. Namun, penyelarasan tersebut tidak cukup berhenti pada target dan angka semata.
Menurutnya, hubungan pusat dan daerah perlu dimaknai sebagai pembagian tanggung jawab agar kehadiran negara dirasakan setara oleh seluruh warga, tanpa memandang wilayah, posisi, atau kedekatan dengan kekuasaan.
“Otonomi daerah, dalam pengertian ini, adalah amanah pelayanan, bukan sekadar kewenangan administratif,” tuturnya.
Selain itu, Azis menyoroti penegasan Presiden terkait persatuan dalam keberagaman yang dinilainya relevan dengan kondisi saat ini. Di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan politisasi identitas, persatuan tidak dapat dibangun hanya melalui seruan, melainkan membutuhkan kehadiran negara yang adil dan konsisten.
“Warga merasa bersatu bukan karena slogan, tetapi karena pengalaman konkret diperlakukan setara oleh negara,” urainya.
Sementara itu, sikap politik luar negeri Indonesia yang tetap bebas dan aktif serta tidak terikat pada kepentingan blok mana pun, menurut Azis, juga membawa pesan penting ke dalam negeri. Kedaulatan eksternal tidak akan utuh tanpa kedaulatan moral di dalam negeri.
“Negara yang ingin berdiri tegak di hadapan dunia harus lebih dulu berani menegakkan hukum, menutup ruang penyimpangan, dan melindungi kepentingan publik di rumahnya sendiri,” tegasnya.
Ia mengimbau agar taklimat Presiden tidak berhenti sebagai rangkuman acara seremonial bagi para pejabat pemerintahan. Pesan tersebut, kata dia, layak dibaca sebagai ajakan untuk bercermin, apakah jabatan dijalankan sebagai amanah atau sekadar status, serta apakah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat atau hanya memenuhi prosedur.
“Dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah kualitas pemerintahan diuji,” cetusnya.
Lebih lanjut, Azis menegaskan bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh besarnya rencana yang diumumkan, melainkan oleh seberapa jujur dan adil rencana tersebut dijalankan. Jika taklimat Presiden benar-benar diserap dan diterjemahkan ke dalam kerja nyata, Rakornas ini dapat menjadi penanda pergeseran penting, dari negara yang sibuk membangun menuju negara yang sungguh-sungguh dipercaya rakyat.
“Di sanalah harapan bangsa bertumpu—bukan pada figur semata, melainkan pada kesediaan seluruh aparatur negara untuk mengembalikan kekuasaan ke tujuan asalnya, menghadirkan Indonesia yang adil, layak, dan bermartabat bagi semua,” pungkasnya.
