Peran PKH dalam Penurunan Kemiskinan di NTB
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menekankan pentingnya peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menurunkan angka kemiskinan di provinsi tersebut. Ia menyampaikan hal ini saat membuka workshop peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PKH di Senggigi, Selasa (18/11/2025).
Dinda, sapaan akrabnya, menyoroti masalah akurasi data sebagai salah satu tantangan utama dalam penerapan program ini. Menurutnya, data yang valid sangat penting agar bantuan dapat tepat sasaran dan mampu mengangkat masyarakat dari kategori keluarga miskin.
“Ini masalah serius. Kita semua ingin selamat dalam menjalankan tugas, maka akurasi data menjadi penting,” ujarnya dengan tegas. Ia menekankan bahwa semua program pemerintah harus berbasis data yang valid. Jika data masih amburadul, maka semua rencana yang sudah disusun akan sia-sia karena tidak tepat sasaran.
“Semua mimpi dan kerja keras kita kembali pada penyatuan data. Jika datanya tidak tepat, maka program kita bisa sia-sia,” tambahnya.
Masalah Data dan Target Penerima Bantuan
Dinda juga menyebutkan bahwa dari lebih dari 140 desa kategori miskin ekstrem, hanya 40 yang mendapat dukungan Program Desa Berdaya. Tahun 2026 akan menjadi tahun pertama penerapan penuh program tersebut. Ia meminta pendataan yang lebih detail untuk dua kabupaten yang masih masuk kategori merah, yaitu Lombok Utara dan Lombok Timur.
Selain itu, ia mengingatkan pendamping PKH untuk mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mapan agar berani menyatakan mandiri. “Jika setelah bertahun-tahun menerima bantuan kondisi mereka sudah baik, harus ada keberanian untuk keluar dari PKH agar bisa bergantian dengan rumah tangga miskin yang baru,” tegasnya.
Tujuan Workshop dan Kepedulian Pemerintah
Tahun depan, Gubernur dan Wakil Gubernur akan turun langsung memantau progres Desa Berdaya. Wagub berharap workshop ini menghasilkan rekomendasi kuat untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. “Sukses tidaknya saya dan Bapak Gubernur dalam upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya bergantung pada PKH ini,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih, menjelaskan bahwa workshop ini merupakan langkah nyata dalam mensukseskan visi-misi pemberdayaan masyarakat miskin di NTB. “Untuk mendukung program pemerintah, Dinas Sosial mengadakan workshop selama tiga hari kedepan untuk peningkatan kapasitas SDM,” kata Nunung.
Fokus pada Kemandirian dan Pengentasan Kemiskinan
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pendamping PKH dalam mengawal masyarakat menuju kemandirian, sekaligus mempercepat mencapai target pengentasan kemiskinan di NTB. Dengan fokus pada akurasi data dan partisipasi aktif pendamping, PKH diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Efektivitas PKH
- Pendataan yang lebih rinci dan akurat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
- Penguatan kapasitas pendamping PKH melalui pelatihan dan workshop.
- Mendorong KPM yang sudah mapan untuk mandiri, sehingga bantuan dapat dialihkan ke keluarga miskin yang lebih membutuhkan.
- Evaluasi berkala terhadap implementasi program Desa Berdaya.
- Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan koordinasi yang efektif.
