Indonesiadiscover.com.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya transparansi dalam penyajian data oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menyambut baik upaya lembaga tersebut untuk menyajikan data secara jujur, termasuk dalam kerja sama dengan Kementerian ESDM.
Pernyataan ini disampaikan Bahlil saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian ESDM dan BPS di Jakarta, Senin (14/10/2025). MoU ini bertujuan untuk memperkuat sinergi tugas dan fungsi di bidang ESDM dan statistik. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi dasar penting dalam mewujudkan satu data nasional di sektor energi, sesuai amanat Instruksi Presiden.
“Saya berharap BPS menyajikan data yang benar-benar akurat. Jika ada yang jelek, katakan jelek. Jika bagus, katakan bagus,” ujar Menteri ESDM.
Bahlil menegaskan bahwa sebagai lembaga resmi negara, BPS memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan seluruh data ekonomi, energi, dan subsidi nasional. Oleh karena itu, hasil perhitungan BPS harus menjadi acuan utama bagi pemerintah dan masyarakat, bukan informasi yang beredar di media sosial.
“Jika BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi sebesar X, maka itu sudah cukup. Mengapa harus percaya informasi dari media sosial daripada BPS?” tanya Bahlil.
Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Kepala BPS saat ini, Amalia Adininggar Widyasanti, yang dinilai berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas data nasional. Bahlil menilai kemampuan BPS dalam merespons kebutuhan data lintas sektor secara cepat dan tepat sangat penting.
Selain itu, tokoh asal Papua ini mengingatkan agar seluruh pejabat di Kementerian ESDM tidak terlalu bergantung pada hitungan internal. Ia menekankan bahwa hanya BPS yang berwenang melakukan perhitungan resmi terhadap indikator ekonomi dan produksi energi.
“Jika tim saya yang menghitung, bisa saja mereka memoles data agar saya senang. Tapi jika BPS yang menghitung, saya pasti percaya,” ujarnya.
Menurut Bahlil, transparansi data menjadi kunci dalam pengambilan kebijakan yang objektif dan adil. Data yang akurat akan membantu pemerintah mengevaluasi kinerja sektor energi, termasuk dalam menghitung produksi migas, lifting, dan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selain itu, Bahlil juga meminta BPS untuk menghitung dampak ekonomi dari kebijakan biodiesel dan rencana konversi B40 ke B50 yang akan diterapkan pada semester II 2026. Ia menyebut, kebijakan ini dapat menghemat devisa hingga 4,9 juta kiloliter impor solar per tahun serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor kelapa sawit.
Bahlil berharap, kerja sama antara ESDM dan BPS dapat memperkuat budaya transparansi, objektivitas, dan kejujuran dalam penyusunan data nasional. Ia menegaskan bahwa hasil data yang baik harus diapresiasi, sedangkan data yang kurang baik dijadikan bahan perbaikan.
