Penyebab Keracunan Makanan Bergizi Gratis dan Solusi yang Dicetuskan
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Longki Djanggola, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Ia menilai bahwa insiden ini bisa dihindari jika prosedur standar operasional (SOP) dalam pengelolaan dapur penyedia makanan dijalankan dengan benar.
Longki menyatakan bahwa kemungkinan besar ada pelanggaran terhadap SOP yang berlaku di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG. Hal ini disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima oleh media pada Jumat, 19 September 2025.
Menurutnya, sistem dapur MBG sebenarnya dirancang dengan ketat. Proses pengoperasian melibatkan berbagai pihak seperti perusahaan swasta, pelaku usaha lokal, hingga aparat TNI, Polri, dan BIN. Selain itu, setiap dapur juga dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta didampingi oleh ahli gizi untuk memastikan seluruh proses sesuai standar.
“Semua bahan baku yang diberikan oleh mitra harus diperiksa secara teliti. Jika ada yang tidak layak konsumsi, maka harus ditolak dan diganti. Proses masak pun tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jangan sampai makanan pagi dimasak sejak malam atau makanan sisa dipanaskan kembali. Yang ideal adalah makanan tersaji segar dari oven agar aman dan layak dikonsumsi,” tegas Longki.
Ia juga mengungkapkan bahwa pernah menemukan dapur yang masih mengolah ikan dalam kondisi melek, meskipun hal tersebut sangat berisiko menyebabkan keracunan. Oleh karena itu, ia meminta pengelola dapur bekerja dengan tanggung jawab penuh.
“Jangan lalai, jangan bermain-main dengan nyawa anak-anak kita. Tanamkan bahwa yang kita beri makan adalah anak kita sendiri, sehingga ada semangat untuk menyiapkan yang terbaik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Longki menyarankan agar ikan jenis tuna, cakalang, dan ekor kuning tidak lagi digunakan dalam menu MBG. Menurutnya, ikan-ikan tersebut memiliki kandungan alergen tinggi jika dalam kondisi melek, sehingga berpotensi menyebabkan keracunan.
“Memang proses sortir butuh waktu, tapi jauh lebih aman untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar higienis,” tambahnya.
Longki juga menegaskan bahwa jika ada dapur yang terbukti bermasalah, kerja samanya perlu diputus. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kasus keracunan massal bisa berujung pada proses hukum jika ada orang tua yang merasa dirugikan.
“Program makanan bergizi gratis ini adalah program strategis untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi masa depan. Karena itu, semua pihak harus mendukungnya sebagaimana selalu ditekankan Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.
