Analisis Politik Tidak Teratur yang Dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto
Seorang pengamat politik, Selamat Ginting, menyampaikan pandangan mengenai tindakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa Presiden saat ini sedang menjalankan strategi politik yang tidak teratur. Menurutnya, langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi ancaman dari dalam lingkungan pemerintahan.
Menurut Selamat, politik yang tidak terukur dan tidak biasa ini merupakan cara untuk menghadapi kelompok yang dianggap akan menggerogoti posisi presiden. Dalam hal ini, ia menyoroti adanya indikasi bahwa beberapa menteri di bawah kepemimpinan Prabowo tidak sepenuhnya setia kepada dirinya. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa ada pergeseran kekuasaan di dalam kabinet.
Selamat menjelaskan bahwa Prabowo seolah-olah membiarkan menteri-menteri yang tidak setia berada di posisi mereka. Namun, ia yakin bahwa pada waktunya nanti, menteri-menteri tersebut akan digantikan. “Karena itu seperti dibiarkan, nanti ada waktunya, ada waktunya di geregaji,” ujarnya.
Menurut analisis Selamat, sosok-sosok yang dianggap sebagai musuh dalam selimut adalah para menteri warisan dari Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Kelompok ini sering disebut sebagai Geng Solo. Mereka masih menjadi bagian dari kabinet saat ini, namun menurut Selamat, mereka akan segera kena reshuffle.
“17 menteri warisan Jokowi dan juga relawan yang masuk di dalam kabinet, Geng Solo, termasuk relawan-relawannya ini akan menjadi musuh dalam selimut Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan musuh dalam selimut ini bisa sangat membahayakan karena tidak mudah terdeteksi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar mereka harus segera disingkirkan melalui proses reshuffle.
Salah satu figur yang disebut akan kena reshuffle adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selamat mengatakan bahwa pergantian ini adalah langkah berikutnya dalam proses reshuffle yang sedang berlangsung.
Isu Pergantian Kapolri yang Mengemuka
Beberapa waktu lalu, beredar kabar bahwa Presiden Prabowo telah mengirimkan surat rekomendasi dua nama calon Kapolri baru ke DPR RI. Kabar ini memperkuat isu bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan segera lengser dari jabatannya.
Namun, informasi ini dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini, pimpinan DPR belum menerima surat resmi dari presiden terkait pergantian Kapolri. “Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” ujar Dasco.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, juga menegaskan bahwa pihaknya belum menerima kabar resmi tentang adanya surat presiden (suppres) terkait pergantian Kapolri. “Kita kan belum tahu kebenarannya, kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya suppres ke DPR dalam hal pergantian Kapolri,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa jika memang ada surat resmi, itu adalah kewenangan presiden. Meski demikian, ia menilai bahwa saat ini belum ada bukti nyata yang mendukung adanya rencana pergantian Kapolri.
