Pemanfaatan QRIS di Jepang Mempermudah Transaksi Masyarakat Indonesia
Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan bahwa sistem pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kini dapat digunakan di Jepang. Hal ini memungkinkan masyarakat Indonesia bertransaksi di toko-toko yang terlibat hanya dengan memindai kode JPQR Global melalui aplikasi pembayaran lokal, tanpa perlu mengubah mata uang asing.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, bahkan langsung mencoba transaksi QRIS saat acara World Expo 2025 Osaka pada Senin (25/8). Uji coba ini juga dihadiri oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, Wakil Duta Besar Jepang untuk Bidang Ekonomi, Ueda Hajime, serta Menteri Keuangan Jepang Katsunobu Kato.
Perry menyebut bahwa konektivitas antara QRIS Indonesia dan Jepang adalah babak baru dalam penguatan hubungan ekonomi kedua negara. Ia menekankan bahwa kini masyarakat Indonesia lebih mudah melakukan transaksi di Jepang. Ini mencerminkan sistem pembayaran yang semakin kuat, saling terhubung secara digital, dan seamless.
“Implementasi QRIS lintas negara tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga mendorong ekonomi digital inklusif mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), wisatawan, hingga pelaku perdagangan global,” jelas Perry dalam acara High Level Campaign LCT dan Launching QRIS Cross Border Indonesia–Jepang yang disiarkan secara daring.
Menteri Keuangan Jepang, Katsunobu Kato, menambahkan bahwa globalisasi dan pertumbuhan ekonomi Asia yang pesat membuat kebutuhan sistem pembayaran lintas negara semakin penting. Ia berharap implementasi ini akan membuat transaksi barang dan jasa antara Indonesia dan Jepang semakin dinamis, menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Kerja Sama LCT Indonesia-Jepang Tumbuh Pesat
Sejak Agustus 2020, Indonesia dan Jepang sudah bisa bertransaksi langsung menggunakan rupiah dan yen. Pada 17 Agustus 2025, konektivitas pembayaran berbasis QR code antara kedua negara diluncurkan. Perluasan QRIS di Jepang melengkapi kerja sama Local Currency Transaction (LCT) yang telah disepakati sejak 2019 dan diimplementasikan pada 2020.
Skema ini memungkinkan perdagangan dan investasi langsung menggunakan rupiah dan yen tanpa bergantung pada mata uang pihak ketiga. BI mencatat bahwa nilai transaksi LCT Indonesia–Jepang pada Januari–Juli 2025 mencapai US$ 5,1 miliar, meningkat signifikan dari US$ 2,23 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi pengguna, jumlah nasabah juga meningkat, dengan rata-rata 2.072 nasabah per bulan pada 2025, lebih tinggi dari 1.360 nasabah per bulan pada 2024. Ini menunjukkan peningkatan minat dan penggunaan sistem pembayaran lintas negara antara dua negara.
Manfaat QRIS untuk Masyarakat dan Pelaku Bisnis
Adopsi QRIS di Jepang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia yang sering bepergian ke luar negeri. Dengan sistem ini, mereka tidak perlu repot membawa uang tunai atau mengubah mata uang asing. Selain itu, QRIS juga memudahkan para pelaku bisnis, termasuk UMKM, dalam menjalin kerja sama dengan mitra di Jepang.
Sistem pembayaran digital yang terintegrasi ini juga mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya QRIS lintas batas, akses ke pasar internasional menjadi lebih mudah dan efisien, baik untuk perdagangan maupun investasi.
Selain itu, penggunaan QRIS di Jepang juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang progresif dalam pengembangan teknologi keuangan. Dengan kolaborasi yang kuat antara BI dan lembaga keuangan Jepang, diharapkan sistem pembayaran digital ini dapat menjadi contoh sukses bagi negara-negara lain di kawasan Asia.
Tantangan dan Peluang di Masa Depan
Meskipun ada banyak manfaat, penggunaan QRIS di luar negeri juga memiliki tantangan. Misalnya, masalah kompatibilitas antara sistem pembayaran lokal dan internasional, serta keamanan data transaksi. Namun, dengan pengelolaan yang baik dan kerja sama yang erat antara pihak terkait, tantangan ini dapat diatasi.
Di masa depan, diharapkan QRIS akan terus diperluas ke negara-negara lain, memperkuat jaringan ekonomi global yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan semakin mudah bertransaksi di seluruh dunia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.



