admin_indonesiadiscover Perubahan dan Tantangan dalam Penetapan UMP 2026
Masyarakat Indonesia masih menantikan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Pemenuhan informasi ini sangat penting karena berdampak langsung pada pendapatan bulanan masyarakat. Namun, pengumuman UMP 2026 mengalami penundaan. Hal ini terkait dengan revisi aturan yang sedang diproses, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sebelumnya, kenaikan UMP seharusnya diumumkan pada tanggal 21 November. Namun, karena adanya perubahan aturan, jadwal pengumuman harus diundur. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menjelaskan bahwa pihaknya masih menyusun regulasi seperti PP sebagai dasar hukum kenaikan UMP. Target pengumuman UMP 2026 adalah paling lambat 31 Desember 2025. UMP 2026 akan mulai berlaku sejak Januari 2026.
“Kita berharap sebenarnya dari patokan jadwal tentu sebelum 31 Desember 2025 (UMP 2026 diumumkan). Jadi untuk diterapkan bulan Januari. Jadi sekali lagi karena kita sedang menyiapkan PP yang baru, sehingga tidak ada kemudian kita harus sesuai dengan PP yang lama,” ujar Yassierli saat ditemui di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (26/11) kemarin.
Perhitungan KHL dan Formula Baru
Selain PP, pertimbangan soal standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga masih didiskusikan terkait kenaikan UMP. Sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK), perlu perhitungan yang matang dan waktu yang cukup untuk merumuskan ini. Aturan baru ini membuat kenaikan UMP 2026 sedikit berbeda dengan UMP 2025. Kedepannya, kenaikan upah tidak menggunakan angka tunggal melainkan akan memakai formula yang masih disusun. Pada 2025 kemarin, pemerintah menaikkan UMP sebesar 6,5 persen.
“Karena kita ingin disparitas antar kota kabupaten itu mulai pelan-pelan kita hilangkan. Jadi kita ingin ada range sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah,” jelas Yassierli.
Indeks Alpha dan Kewenangan Dewan Pengupahan Daerah
Alpha, atau indeks yang merepresentasikan besarnya kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, juga akan mendapatkan perluasan rentang nilai. Jika sebelumnya alpha berada pada kisaran 0,10 hingga 0,30, kini cakupannya akan diperbesar. Namun, Yassierli belum bersedia mengungkap detail lebih lanjut.
Dewan Pengupahan Daerah juga akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam proses penetapan UMP. Ke depannya, lembaga ini akan secara proaktif mengajukan rekomendasi kenaikan UMP kepada Gubernur, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh masing-masing kepala daerah.
“Jadi kami dari pemerintah pusat dalam bentuk PP itu kita mengawal formula beserta rangenya. Detilnya tentu kita tunggu saja sampai dokumen itu resmi sudah ditandatangani,” tukas dia.
Proses Penyusunan Regulasi dan Tantangan yang Dihadapi
Proses penyusunan regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem upah yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan perubahan aturan, diharapkan UMP 2026 dapat lebih mencerminkan kondisi ekonomi daerah masing-masing. Selain itu, kewenangan Dewan Pengupahan Daerah yang diperluas juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi dan kepekaan daerah dalam menentukan upah minimum.
Meski ada tantangan dalam penyusunan regulasi, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proses ini tepat waktu. Dengan demikian, masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk menerima UMP 2026 yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan mereka.
