admin_indonesiadiscover Penutupan Sidang Paripurna DPRK Mimika
Sidang Paripurna DPRK Mimika telah resmi ditutup setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 disetujui. Anggaran yang disahkan sebesar Rp5,6 triliun atau tepatnya Rp5.644.590.782.243 akan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pemerintah di tahun mendatang.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong menyampaikan bahwa RAPBD yang telah disetujui akan segera diserahkan ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai APBD 2026. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penyusunan APBD tahun 2026 telah diselesaikan tepat waktu, sehingga program-program pemerintah dapat dimulai sejak Januari 2026.
Kebijakan Anggaran yang Berpihak pada Masyarakat
Emanuel Kemong menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 tetap berpedoman pada nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Menurutnya, tahun anggaran 2026 bukan hanya sekadar kebijakan anggaran yang disepakati bersama, tetapi juga menjadi penguatan komitmen bersama dalam mendorong kebijakan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjadikan DPRK Mimika sebagai mitra sejajar yang konstruktif dalam menjalankan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2026. Ia berharap sinergi yang sudah terjalin dapat terus berlanjut demi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Mimika.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, Emanuel Kemong menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK yang telah melakukan pembahasan RAPBD 2026 secara objektif dan mendalam hingga akhirnya dapat disetujui bersama. Ia berharap apa yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari pengabdian dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara, serta RAPBD 2026 dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika.
Proses Pembahasan yang Konstruktif
Sementara itu, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperayau mengatakan bahwa proses legislasi dan penganggaran yang telah dilalui bersama dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Proses pembahasan RAPBD tahun anggaran 2026 telah berjalan secara intensif, terbuka, dan konstruktif.
Primus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja untuk menyiapkan, mempresentasikan, dan merespon setiap masukan, kritik, dan saran dari dewan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada tim banggar dan seluruh fraksi-fraksi DPRK yang telah menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan dengan optimal.
Melalui pandangan umum, jawaban pemerintah, dan proses pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran, seluruh fraksi telah menyuarakkan aspirasi masyarakat Mimika dengan jelas dan terperinci. Pandangan fraksi yang telah kita dengarkan bukan sekedar formalitas, melainkan cerminan dari kesepakatan politik matang, mengikat antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Pandangan ini merangkum seluruh koreksi, penajaman program, dan prioritas pembangunan yang dianggap paling mendesak untuk kemajuan Kabupaten Mimika di tahun 2026. Semua pihak menyadari bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus berpihak pada rakyat dan fokus pada peningkatan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah juga memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Mimika, meningkatkan kualitas pelayanan publik dasar, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
