Peran Ahli Gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengadakan pertemuan dengan jajaran pengurus Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi). Pertemuan ini membahas peran ahli gizi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Seusai pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Zulkifli menegaskan bahwa ahli gizi harus diberi peran penting dalam pelaksanaan MBG.
“MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu,” ujar Zulhas, sapaan Zulkifli, pada Rabu, 19 November 2025. Menurut Zulhas, keahlian para profesional seperti ahli gizi dalam MBG bersifat krusial. Sebab, pemerintah juga membutuhkan keahlian mereka untuk mengukur keberhasilan program.
Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah akan mengukur gizi para penerima manfaat MBG setiap enam bulan. “Akan diukur dalam enam bulan, kalau sudah dikasih makan bergizi bagaimana tingkat fisiknya, IQ-nya, dan lain-lain. Akan dilihat nanti bagaimana, jadi fungsi teman-teman (ahli gizi) ini penting sekali,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, peran ahli gizi juga penting untuk mengedukasi masyarakat soal makanan bergizi. “Juga melakukan edukasi terhadap sekolah-sekolah, masyarakat, dan kita semua agar terhindar dari keracunan,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.
Meski begitu, Zulhas tidak secara tegas menyatakan apakah tenaga ahli gizi profesional wajib ada di dapur umum MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksana program MBG, sebelumnya membuka peluang posisi ahli gizi di SPPG dapat digantikan dengan sarjana ilmu-ilmu kesehatan lainnya.
Ketika ditanya mengenai tindak lanjut wacana tersebut, Zulhas tidak menjawab tegas. Dia hanya mengatakan, “Ahli gizi penting.”
Pendekatan Lebih Fleksibel dalam Rekrutmen Tenaga Gizi
Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menyatakan bahwa tenaga kerja yang paham ilmu gizi tidak boleh absen dari dapur umum MBG. Namun, dia menyebut bahwa tenaga paham gizi itu tidak harus seorang ahli gizi. Ahli gizi adalah istilah untuk para profesional yang menyelesaikan pendidikan di bidang gizi dan disumpah sebagai ahli gizi.
Dadan berujar bahwa BGN sebaiknya tidak membatasi hanya lulusan ilmu gizi yang bisa menjadi tenaga ahli gizi di dapur umum. “Kita sekarang perluas orang yang menangani gizi itu dengan lulusan-lulusan yang berkorelasi dengan pengetahuan gizi,” katanya.
Dadan menyebut beberapa lulusan bidang ilmu lain termasuk kesehatan masyarakat, teknologi pangan, hingga pengolahan makanan. “Contohnya kesehatan masyarakat, itu ada pasti pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan itu pasti ada pengetahuan gizi di dalamnya. Pengolahan makanan pasti dengan gizi di dalamnya,” tutur Dadan.
Alasan Mengembangkan Tenaga Gizi yang Lebih Luas
Wacana ini muncul karena BGN menilai terdapat masalah kelangkaan lulusan ilmu gizi di Indonesia. Dadan mengatakan produksi sarjana gizi dari perguruan tinggi terbatas. “Sementara program ini terus berjalan,” ucap dosen Institut Pertanian Bogor ini.
Dengan demikian, BGN berupaya mencari solusi yang lebih fleksibel dalam merekrut tenaga yang memiliki pengetahuan tentang gizi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program MBG tetap berjalan dengan baik meskipun jumlah lulusan ahli gizi terbatas. Dengan melibatkan lulusan dari bidang-bidang terkait, BGN berharap dapat memperluas cakupan tenaga yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pelaksanaan program ini.
Kesimpulan
Peran ahli gizi dalam program MBG sangat penting, baik dalam pengukuran keberhasilan maupun dalam edukasi masyarakat. Meskipun terdapat perdebatan mengenai kewajiban tenaga ahli gizi profesional dalam pelaksanaan program, BGN berupaya mencari solusi yang lebih luas. Dengan melibatkan lulusan dari bidang-bidang lain yang memiliki pengetahuan gizi, BGN berharap dapat memastikan program MBG berjalan efektif dan berkelanjutan.
